DIALOGIS.CO – Upaya memperkuat tata kelola desa di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) terus dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD). Salah satunya melalui bimbingan teknis (bimtek) pengelolaan aset desa yang digelar pada 23–24 Juni 2025 di Hotel Haris Samarinda.
Kegiatan ini diikuti puluhan perangkat desa dari berbagai kecamatan, sebagai wujud perhatian pemerintah daerah agar aset desa tidak hanya tercatat rapi, tetapi juga memberi manfaat nyata bagi masyarakat.
Kepala DPMD Kukar, Arianto, menuturkan bahwa bimtek ini sekaligus menjadi bagian dari evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa. Selama ini, pencatatan keuangan desa dinilai sudah berjalan cukup baik, namun pengelolaan aset masih memerlukan pembenahan.
“Pengelolaan aset desa sebenarnya sudah difasilitasi lewat aplikasi SIPADE yang bisa dipakai secara online maupun offline. Tapi kami mendorong agar penggunaannya dilakukan secara daring, sesuai amanat Permendagri Nomor 1 Tahun 2018 dan Permendagri Nomor 3 Tahun 2024,” ujar Arianto, Selasa (24/6/2025).
Ia menekankan bahwa keuangan dan aset desa ibarat dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Setiap rupiah yang dialokasikan untuk membangun gedung, membeli lahan, atau sarana lain, akan menghasilkan aset yang wajib tercatat dan dikelola dengan baik.
“Contohnya, kalau desa membangun gedung atau lapangan, itu menjadi aset desa. Bukan hanya tercatat, tapi juga harus bisa dimanfaatkan, bahkan menjadi sumber Pendapatan Asli Desa (PADes),” jelasnya.
Harapan besar disampaikan Arianto agar aset yang dimiliki desa tidak berhenti pada bangunan fisik semata.
Menurutnya, aset bisa menjadi penggerak ekonomi masyarakat apabila dikelola secara kreatif dan transparan. Ia mencontohkan, gedung serbaguna atau lapangan bisa disewakan, tentu dengan regulasi yang jelas.
“Jangan sampai aset hanya dibangun lalu setiap tahun dianggarkan untuk pemeliharaan tanpa pernah menghasilkan. Setidaknya, aset itu bisa membiayai perawatannya sendiri,” tegasnya.
Namun, Arianto tak menutup mata terhadap keterbatasan yang ada. Dari 193 desa yang menjadi target pelatihan, baru 56 desa yang bisa terlibat tahun ini karena keterbatasan anggaran.
Meski begitu, ia optimistis pada perubahan anggaran mendatang, alokasi untuk pelatihan bisa ditingkatkan.
Menariknya, DPMD Kukar tidak hanya fokus pada administrasi, tetapi juga berusaha menguatkan identitas desa melalui penyusunan dokumen etnografi. Program ini mendampingi desa dalam menggali potensi sosial budaya, sekaligus memperkaya tata kelola.
“Kami terus berupaya meningkatkan kapasitas desa, tidak hanya dalam administrasi, tetapi juga identitas sosial dan potensi ekonomi,” pungkas Arianto.
Dengan langkah-langkah ini, DPMD Kukar menunjukkan kepeduliannya agar desa-desa di Kukar kian mandiri, transparan, dan sejahtera. (Adv/fk)
