DIALOGIS.CO – Suasana hangat terlihat di ruang pertemuan Samarinda, Selasa (17/6/2025). Perwakilan dari berbagai kabupaten dan kota di Kalimantan Timur berkumpul dalam Rapat Teknis Percepatan Pembangunan Desa Tahun 2025.
Di antara mereka, hadir Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kutai Kartanegara, Arianto, yang tampak bersemangat membawa gagasan baru untuk desanya.
Rapat yang diikuti 80 peserta dari organisasi perangkat daerah (OPD) se-Kaltim ini menjadi forum penting untuk menyamakan langkah dalam membangun desa.
Ada sembilan program tematik yang dibahas, mulai dari Desa Digital, Desa Wisata, Desa Ekspor, Desa Ramah Lingkungan, hingga Desa Ramah Perempuan dan Anak.
Program-program ini tidak sekadar label, melainkan cita-cita besar untuk menjadikan desa sebagai pusat pertumbuhan yang inklusif dan berdaya saing.
“Rapat ini menjadi momen strategis untuk menyamakan persepsi lintas daerah terkait arah kebijakan pembangunan desa. Khusus untuk Kukar, sebagian program tematik sudah masuk dalam rencana kerja kami,” ungkap Arianto.
Forum ini juga menyoroti isu krusial yang masih dihadapi banyak desa, yakni akses listrik. Dari total 1.038 desa dan kelurahan di Kaltim, masih ada yang belum teraliri listrik sepenuhnya.
Pihak PLN menyampaikan target besar yaitu seluruh desa di Kaltim harus sudah menikmati listrik pada 2027, baik melalui jaringan utama maupun sistem listrik komunal.
Bagi DPMD Kukar, rapat teknis ini bukan sekadar ajang mendengar, tetapi juga menyusun langkah nyata.
Arianto menegaskan bahwa pihaknya mulai memetakan peran dan anggaran daerah untuk mendukung implementasi program desa tematik, yang direncanakan berjalan efektif pada 2026.
“Kami berharap bantuan keuangan dari Pemprov Kaltim bisa diarahkan untuk mendukung program-program tersebut,” jelasnya.
Menariknya, Arianto juga mengusulkan agar Kutai Kartanegara dijadikan pilot project program desa tematik.
Alasannya cukup kuat yakni Kukar memiliki pengalaman panjang, salah satunya saat dipercaya sebagai kabupaten model dalam program ketahanan pangan nasional.
“Dengan dukungan lintas sektor dan sinergi antar daerah, pembangunan desa diharapkan tidak hanya lebih cepat, tetapi juga lebih berkualitas dan berkelanjutan,” tutupnya.
Usulan ini bukan sekadar ambisi, melainkan cerminan keyakinan bahwa desa-desa di Kukar memiliki potensi besar untuk berkembang lebih jauh.
Dengan semangat kolaborasi, DPMD Kukar ingin memastikan pembangunan desa benar-benar hadir sebagai jawaban atas kebutuhan masyarakat, sekaligus membawa inspirasi bagi daerah lain di Kalimantan Timur. (Adv/fk)
