DIALOGIS.CO – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) terus mendorong inovasi dalam pengelolaan dana Rukun Tetangga (RT). Kepala DPMD Kukar, Arianto, menegaskan bahwa dana Rp150 juta per RT harus dikelola secara kreatif dan tepat sasaran agar manfaatnya bisa langsung dirasakan masyarakat.
Arianto menilai, fleksibilitas dalam penggunaan dana RT menjadi kunci untuk menjawab kebutuhan yang beragam di lapangan. Ia menjelaskan, setiap RT memiliki prioritas yang berbeda, mulai dari dukungan sosial, fasilitas umum, hingga pelayanan dasar warga.
“Pemanfaatan dana bisa disesuaikan dengan kebutuhan warga. Misalnya program makanan bergizi gratis dapat dibiayai sebagian dari dana RT, atau dari sumber lain jika sudah tersedia,” jelasnya, Senin (20/10/2025).
Ia juga menyoroti pentingnya adaptasi dengan perkembangan teknologi, khususnya dalam bidang keamanan lingkungan (Siskamling). Konsep Siskamling digital kini mulai dikembangkan dengan dukungan CCTV dan aplikasi keamanan yang bisa dibiayai dari dana RT.
“Siskamling tidak lagi sebatas ronda malam. Sekarang bisa ditunjang CCTV dan sistem pemantauan online. Biayanya dapat diakomodasi dari dana sekitar Rp50 juta,” ungkapnya.
Selain keamanan, kebutuhan penerangan jalan umum (PJU) juga menjadi fokus penting yang bisa dikelola oleh RT. Arianto menilai, fasilitas penerangan sederhana seperti pemasangan tiang dan lampu jalan dapat memberikan rasa aman sekaligus meningkatkan kualitas hidup warga.
“Pemerintah bisa bantu pengadaan tiang, lampu, dan kabel, sementara masyarakat berpartisipasi dalam penyediaan listriknya. Misalnya satu RT bisa membangun jalur sepanjang satu kilometer dengan 10 hingga 15 tiang lampu,” ujarnya.
DPMD Kukar, lanjutnya, terus memastikan agar seluruh usulan kegiatan diselaraskan dengan regulasi dan kewenangan yang berlaku. Dengan begitu, penggunaan dana RT tidak hanya efisien, tetapi juga memiliki dasar hukum yang kuat.
“Kami pastikan semua program tidak tumpang tindih dan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat,” tegasnya.
Menurut Arianto, inti dari pengelolaan dana RT bukan hanya pada nilai anggarannya, tetapi pada manfaat langsung yang dirasakan masyarakat. Ia menegaskan, efektivitas program harus terlihat dari peningkatan keamanan, kenyamanan, dan pelayanan di lingkungan warga.
Melalui kebijakan ini, DPMD Kukar berupaya mewujudkan lingkungan RT yang mandiri, inovatif, dan berdaya guna, sebuah langkah nyata menghadirkan pemerintahan yang benar-benar dekat dengan rakyat. (Adv/fk)
