DIALOGIS.CO – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) terus memperkuat pembangunan berbasis masyarakat melalui peningkatan dukungan anggaran di tingkat Rukun Tetangga (RT). Dalam penyusunan Raperda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kukar 2025–2029 yang dilaksanakan pada Senin (20/10/2025) di Ruang Banmus DPRD Kukar, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kukar menegaskan komitmennya untuk mengawal program baru dengan nilai bantuan mencapai Rp150 juta per RT.
Kepala DPMD Kukar, Arianto, mengatakan bahwa peningkatan anggaran ini bukan hanya soal nominal, melainkan bentuk nyata kehadiran pemerintah daerah yang ingin menjangkau masyarakat di level paling bawah.
“Program RT terbaik akan mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp150 juta per RT. Ini bukan sekadar peningkatan nilai, tapi wujud kehadiran pemerintah yang lebih kuat di tengah masyarakat,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa program ini merupakan kelanjutan dari kebijakan sebelumnya yang memberikan Rp50 juta per RT. Namun, kali ini pemerintah ingin memperluas manfaat dan memastikan setiap rupiah yang disalurkan berdampak nyata bagi warga.
“Dana ini diharapkan mampu menjawab berbagai kebutuhan masyarakat, seperti membantu warga berobat, mendukung kegiatan sosial dan keagamaan, hingga acara peringatan hari besar nasional,” jelasnya.
Lebih jauh, Arianto menuturkan bahwa DPMD Kukar tengah menyusun regulasi teknis agar penggunaan dana Rp150 juta per RT berjalan dengan aman, transparan, dan akuntabel.
“Kami ingin memastikan pengelolaan dana ini benar-benar tepat sasaran. Jangan sampai ada penyimpangan seperti yang pernah terjadi sebelumnya. Kami perkuat regulasi untuk menjamin akuntabilitasnya,” katanya.
Selain untuk kebutuhan sosial, program ini juga diarahkan menjadi stimulus ekonomi masyarakat. DPMD Kukar mendorong agar dana tersebut bisa dimanfaatkan bagi pelatihan produktif, seperti keterampilan bengkel bagi pemuda, atau pelatihan membuat kue dan kerajinan bagi ibu-ibu rumah tangga.
Arianto menambahkan, pihaknya juga menggandeng media lokal untuk membantu menyebarluaskan informasi program ini agar masyarakat memahami manfaatnya.
“Kami berharap media ikut mengedukasi publik. Program ini lahir dari niat baik Bupati dan Wakil Bupati untuk menghadirkan pemerintahan yang benar-benar menyentuh masyarakat kecil,” ujarnya.
Dengan peningkatan anggaran hingga Rp150 juta per RT, DPMD Kukar optimistis program ini akan menjadi tonggak penting dalam memperkuat peran RT sebagai ujung tombak pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat. (Adv/fk)
