DIALOGIS.CO, SANGATTA – Isu ketenagakerjaan dan tingginya jumlah warga yang belum memperoleh pekerjaan layak menjadi salah satu fokus perhatian utama pemerintah daerah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) saat ini. Kondisi yang cukup memprihatinkan ini mendorong perlunya penguatan dan ekspansi program-program perlindungan sosial yang komprehensif, salah satunya melalui keikutsertaan yang lebih luas dalam program BPJS Ketenagakerjaan.
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Timur, Syaiful Bakhri, secara khusus menyoroti persoalan strategis ini. Menurut analisanya, program jaminan sosial ketenagakerjaan memegang peranan yang sangat krusial dan mendesak dalam memberikan rasa aman dan perlindungan dasar, khususnya bagi para pencari kerja dan pekerja yang rentan di sektor informal yang seringkali tidak memiliki akses terhadap jaminan sosial.
“Salah satu fokus kita sekarang ini BPJS Ketenagakerjaan ini kan banyak warga kita yang belum mendapatkan pekerjaan yang layak,” ujar Syaiful Bakhri dalam sebuah pernyataannya yang diterima di Sangatta.
Lebih lanjut, Syaiful menekankan bahwa sifat penting dari program ini bersifat sementara namun sangat strategis. Dalam perspektif jangka pendek, program ini dapat berfungsi sebagai bantalan sosial (social safety net) yang efektif bagi mereka yang sedang berada dalam masa transisi mencari pekerjaan atau bagi mereka yang terpaksa bekerja di sektor informal dengan tingkat perlindungan hukum dan sosial yang sangat terbatas. Berbagai manfaat program yang ditawarkan, seperti Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun, Jaminan Kecelakaan Kerja, dan Jaminan Kematian, dinilai dapat meringankan beban ekonomi dan memberikan dasar perlindungan yang sangat berarti.
“Makanya pentingnya program BPJS Ketenagakerjaan itu sementara,” tambahnya untuk mempertegas posisinya mengenai sifat pendamping dari program ini.
Namun, di sisi lain, ia juga mengingatkan dengan tegas bahwa keikutsertaan dalam BPJS Ketenagakerjaan bukanlah dan tidak boleh dianggap sebagai solusi final atau jawaban tunggal atas kompleksnya masalah ketenagakerjaan. Langkah perlindungan sosial ini harus diiringi dan didukung dengan upaya struktural dan komprehensif dari pemerintah daerah maupun pusat untuk secara nyata menciptakan lapangan kerja yang luas, stabil, dan berkualitas. Berbagai kebijakan strategis seperti percepatan penyerapan tenaga kerja, penguatan pelatihan vokasi yang link and match dengan kebutuhan industri, serta penciptaan iklim usaha yang kondusif harus terus digenjot dan dioptimalkan.
Dengan menciptakan sinergi yang kuat antara penyediaan perlindungan sosial jangka pendek dan implementasi strategi penciptaan lapangan kerja jangka panjang, diharapkan permasalahan ketenagakerjaan yang kompleks ini dapat diatasi secara lebih berkelanjutan dan menyeluruh. Pendekatan komprehensif ini pada akhirnya akan berkontribusi signifikan dan bermakna terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat secara umum serta pengurangan angka pengangguran dan setengah pengangguran di daerah tersebut, yang pada gilirannya akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan. (Adv/jn)
