DIALOGIS.CO, SAMARINDA — Komitmen mewujudkan sistem pengelolaan sampah yang efektif dan berkelanjutan terus menjadi perhatian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda.
Salah satu fokus yang kini disorot adalah operasional insinerator, yang dinilai masih memerlukan penyempurnaan di sejumlah aspek teknis maupun kesejahteraan tenaga kerja.
Anggota Komisi III DPRD Samarinda, M. Andriansyah, menyampaikan bahwa pihaknya terus melakukan pemantauan terhadap jalannya operasional fasilitas tersebut.
Hal ini termasuk menindaklanjuti berbagai informasi yang berkembang di lapangan, seperti dinamika tenaga kerja.
“Beberapa informasi yang kami terima, salah satunya terkait kesejahteraan pekerja. Namun ini masih perlu kami dalami lebih lanjut, termasuk melihat langsung kondisi dan beban kerja di lapangan,” ujarnya Sabtu (18/4/2026).
Menurut Andriansyah, pengelolaan insinerator idealnya dijalankan dengan sistem kerja yang terstruktur.
Ia menekankan pentingnya pembagian tugas yang jelas antara proses pemilahan dan pembakaran sampah, agar operasional berjalan sesuai standar.
Dalam praktiknya, sampah yang masuk ke fasilitas insinerator tidak seluruhnya langsung dibakar.
Proses pemilahan menjadi tahapan penting untuk memastikan hanya sampah residu yang benar-benar dimusnahkan, sementara material yang masih memiliki nilai guna dapat dikelola kembali.
“Pemilahan itu kunci. Sampah seperti plastik, kardus, atau botol seharusnya dipisahkan terlebih dahulu, bukan langsung masuk ke proses pembakaran,” jelasnya.
DPRD juga menaruh perhatian pada efektivitas pembagian kerja di lapangan.
Jika terdapat tenaga kerja yang harus menjalankan lebih dari satu fungsi sekaligus, hal tersebut dinilai perlu dievaluasi agar tidak berdampak pada kinerja maupun keselamatan kerja.
“Kalau satu petugas harus menangani dua peran sekaligus, tentu perlu dikaji ulang. Prinsipnya, sistem harus mendukung efisiensi sekaligus menjaga keselamatan dan kenyamanan pekerja,” tegas Andriansyah.
Selain itu, aspek kesejahteraan pekerja menjadi bagian penting dalam evaluasi.
DPRD mendorong agar penyesuaian upah dapat mempertimbangkan analisis beban kerja, sehingga sejalan dengan tanggung jawab yang diemban di lapangan.
“Penyesuaian tentu harus mempertimbangkan beban kerja. Ini penting agar sistem berjalan berimbang dan berkelanjutan,” katanya.
Melalui pengawasan dan evaluasi yang berkelanjutan, DPRD Samarinda berharap operasional insinerator dapat semakin optimal.
Dengan demikian, pengelolaan sampah di Kota Samarinda tidak hanya efektif dari sisi teknis, tetapi juga memperhatikan aspek sosial dan kesejahteraan para petugas yang terlibat di dalamnya. (Adv/ml)
