DIALOGIS.CO, SAMARINDA – DPRD Kota Samarinda mendorong Pemerintah Kota Samarinda memperkuat kemandirian keuangan daerah agar pelayanan publik tetap berjalan optimal di tengah keterbatasan fiskal.
DPRD menilai penyesuaian anggaran tidak boleh menjadi alasan menurunnya kualitas layanan kepada masyarakat.
Ketua Komisi I DPRD Kota Samarinda, Shamri Saputra, mengatakan kondisi fiskal saat ini harus menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk mengevaluasi pola pembiayaan pembangunan, khususnya dengan mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat.
Menurutnya, Samarinda perlu lebih serius menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang masih belum maksimal. Ia menilai masih banyak sektor penerimaan yang berpeluang memberikan kontribusi lebih besar bagi kas daerah apabila dikelola dengan baik.
“Memang kalau saat ini kita belum mampu, bukan berarti tidak bisa nanti. Kita terlalu dimanja dengan bantuan pusat. Harapan kita pemerintah daerah tetap melaksanakan pelayanan publik, tapi juga berpikir bagaimana mendapatkan pendapatan di luar yang selama ini,” kata Shamri, Senin (6/7/2026).
Ia mencontohkan sektor parkir sebagai salah satu potensi PAD yang masih perlu dibenahi. Menurutnya, aktivitas parkir di Kota Samarinda terus berjalan dan masyarakat tetap membayar biaya parkir, namun pengelolaan yang belum optimal membuat sebagian potensi penerimaan belum masuk ke daerah.
Selain parkir, Shamri juga menyoroti sektor reklame yang dinilai memiliki peluang besar untuk meningkatkan pendapatan daerah. Pemerintah, kata dia, perlu memastikan seluruh aktivitas reklame telah memenuhi perizinan dan memberikan kontribusi sesuai aturan.
DPRD menilai penguatan PAD tidak hanya dilakukan dengan mencari sumber pendapatan baru, tetapi juga melalui perbaikan sistem pengawasan dan penutupan celah kebocoran penerimaan.
Langkah tersebut dinilai penting agar pemerintah memiliki ruang fiskal yang lebih kuat untuk membiayai pembangunan.
Shamri menyebut sejumlah daerah lain telah mampu mengurangi ketergantungan terhadap bantuan pemerintah pusat melalui pengelolaan PAD yang lebih mandiri. Kondisi tersebut, menurutnya, dapat menjadi pembelajaran bagi Samarinda dalam menghadapi tantangan anggaran ke depan.
Ia berharap Pemerintah Kota Samarinda dapat menyusun strategi jangka panjang untuk memperkuat kemampuan keuangan daerah tanpa mengorbankan sektor prioritas, terutama pendidikan dan pelayanan dasar masyarakat.
“Kita harus mengambil hikmah dari kondisi ini. Daerah lain sebelum ada pemotongan anggaran sudah mandiri. Mereka tidak terlalu bergantung pada bantuan, sementara kita masih harus berbenah,” tambahnya. (Adv/ml)
