DIALOGIS.CO, SAMARINDA – DPRD Kota Samarinda menyoroti pelaksanaan kebijakan Work From Home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN), khususnya terkait kepatuhan pelaporan kinerja yang dinilai belum merata di sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD).
Sekretaris Komisi I DPRD Samarinda, Ronal Stephen Lonteng, mengatakan bahwa kebijakan WFH merupakan instruksi pemerintah pusat yang harus dijalankan oleh pemerintah daerah, termasuk di Kota Samarinda.
Namun demikian, ia menegaskan bahwa penerapan WFH tidak boleh mengurangi kualitas pelayanan publik maupun kinerja ASN dalam menjalankan tugasnya.
“Pemkot dan provinsi mendukung terkait WFH ini. Tapi perlu diingat, ini hanya berlaku di beberapa OPD. Artinya, untuk pelayanan publik tidak dihentikan dan tetap berjalan,” ujarnya, Rabu (29/4/2026).
Berdasarkan data Pemerintah Kota Samarinda, tingkat kepatuhan ASN selama penerapan WFH tercatat mencapai 93,8 persen.
Meski demikian, DPRD menemukan adanya ketimpangan dalam pelaporan kinerja, di mana sejumlah OPD tercatat memiliki tingkat pelaporan rendah, bahkan nihil.
Beberapa OPD yang disorot antara lain Dinas Perikanan, Dinas Pengendalian Penduduk dan Perlindungan Anak (DP2PA), serta Sekretariat DPRD Samarinda yang belum mencatatkan pelaporan dalam dashboard WFH.
Ronal menjelaskan, kondisi tersebut terjadi karena sistem pemantauan digital belum sepenuhnya terintegrasi di seluruh OPD.
Ia menekankan pentingnya disiplin ASN selama WFH, termasuk dalam hal kehadiran, pelaporan kinerja, serta respons terhadap instruksi pimpinan.
“Selama WFH para ASN harus tetap siaga dan merespons cepat setiap instruksi. Absensi dan keaktifan kerja juga harus tetap optimal,” katanya.
Terkait nihilnya pelaporan dari Sekretariat DPRD Samarinda, Komisi I DPRD berencana melakukan evaluasi dengan meminta klarifikasi dari pihak terkait.
“Saya akan meminta penjelasan dari Plt Sekwan, dan kami akan melakukan evaluasi agar pelaporan bisa maksimal dan terintegrasi,” pungkasnya. (Adv/ml)
