DIALOGIS.CO, SAMARINDA – Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Sri Puji Astuti, menyoroti potensi meningkatnya beban kerja tenaga pendidik akibat rencana perubahan kebijakan pendidikan dari pemerintah pusat.
Hal ini dinilai perlu mendapat perhatian serius agar tidak berdampak negatif pada sistem pendidikan di daerah.
Menurut Sri Puji, salah satu kebijakan yang menjadi perhatian adalah rencana penambahan mata pelajaran di tingkat sekolah dasar.
Kebijakan tersebut dinilai berpotensi menambah tanggung jawab guru di tengah kondisi yang belum sepenuhnya siap.
Ia menjelaskan bahwa penambahan mata pelajaran tanpa diiringi kesiapan tenaga pendidik dapat memicu tekanan kerja yang lebih besar bagi guru.
Situasi ini berisiko menurunkan efektivitas proses belajar mengajar di sekolah.
“Jika kebijakan itu diterapkan tanpa kesiapan tenaga pendidik, maka beban kerja guru yang ada akan semakin berat,” ujar Sri Puji, Senin (20/4/2026).
Lebih lanjut, ia menilai bahwa peningkatan beban kerja guru tidak hanya berdampak pada tenaga pendidik, tetapi juga pada kualitas pendidikan secara keseluruhan.
Guru yang terbebani dikhawatirkan tidak dapat menjalankan tugasnya secara optimal.
Oleh karena itu, Sri Puji menekankan pentingnya langkah strategis yang berkelanjutan dalam menyikapi perubahan kebijakan tersebut.
Ia meminta agar pemerintah tidak hanya fokus pada implementasi, tetapi juga pada kesiapan di lapangan.
Menurutnya, pemerintah daerah perlu melakukan perencanaan kebutuhan guru secara matang dan berbasis data riil.
Pendekatan ini dinilai penting untuk memastikan distribusi tenaga pendidik yang merata dan sesuai kebutuhan.
Dengan perencanaan yang tepat, kebijakan pendidikan diharapkan tidak hanya menambah beban kerja, tetapi juga mampu meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah.
Hal ini menjadi kunci dalam menjaga mutu pendidikan jangka panjang.
Sri Puji juga mengingatkan agar setiap kebijakan yang diambil harus disertai solusi konkret.
Tanpa langkah nyata, perubahan kebijakan justru berpotensi menimbulkan masalah baru di sektor pendidikan.
“Jangan sampai guru terus dibebani tanpa ada solusi konkret. Ini menyangkut kualitas pendidikan ke depan,” tegasnya.
Ia berharap pemerintah pusat dan daerah dapat bersinergi dalam merumuskan kebijakan yang berpihak pada tenaga pendidik, sehingga proses belajar mengajar di Samarinda tetap berjalan optimal dan berkualitas. (Adv/ml)
