DIALOGIS.CO, SAMARINDA – DPRD Kota Samarinda mendorong Pemerintah Kota Samarinda memberikan informasi awal mengenai peluang sekolah kepada orang tua sebelum proses Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) dimulai.
Informasi tersebut dinilai dapat membantu orang tua menentukan pilihan sekolah dengan mempertimbangkan domisili anak.
Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Mohamad Novan Syahronny Pasie, mengatakan pemerintah perlu membangun sistem informasi yang mampu memetakan sekolah yang berpotensi menjadi tujuan siswa berdasarkan data domisili dan kependudukan.
Menurut Novan, informasi tersebut idealnya sudah dapat diberikan ketika siswa masih duduk di kelas 5 SD. Data Dapodik, domisili, dan sistem informasi yang dimiliki pemerintah dapat digunakan untuk memberikan gambaran awal kepada orang tua.
“Minimal seperti itu, pada saat kelas 5 SD sudah bisa dideteksi dan memberikan informasi ke Kominfo, dan itu nanti diinformasikan ke orang tua siswa melalui sekolah pada saat pembagian rapor,” ujar Novan Minggu (16/8/2026).
Menurutnya, informasi tersebut penting karena jalur domisili dalam SPMB menggunakan jarak tempat tinggal sebagai salah satu dasar pemeringkatan. Kondisi ini membuat peluang siswa diterima di sekolah tertentu dapat berbeda berdasarkan lokasi tempat tinggalnya.
Novan menilai, tanpa informasi yang memadai sejak awal, orang tua berpotensi kebingungan ketika menentukan sekolah tujuan.
Pemerintah dinilai perlu menyajikan informasi yang sederhana agar masyarakat dapat memahami sekolah mana yang secara geografis memiliki peluang lebih sesuai dengan domisili anak.
“Rekomendasi tersebut tidak bersifat memaksa karena orang tua tetap memiliki pilihan dalam menentukan sekolah,” katanya.
Sistem informasi itu, lanjut Novan, bukan untuk membatasi pilihan orang tua. Jika keluarga memilih sekolah di luar rekomendasi berdasarkan jalur domisili, siswa tetap dapat mengikuti jalur penerimaan lain sesuai ketentuan yang berlaku.
Dengan pemberian informasi lebih awal, DPRD berharap pelaksanaan SPMB di Samarinda menjadi lebih transparan dan mengurangi kebingungan orang tua.
Pemerintah tidak cukup hanya menyediakan sistem pendaftaran, tetapi juga perlu memastikan masyarakat memahami mekanisme, peluang, dan konsekuensi dari setiap pilihan sekolah sebelum pendaftaran dibuka. (Adv/ml)
