DIALOGIS.CO, SAMARINDA – Persoalan kemampuan membaca, menulis, dan berhitung atau calistung di tingkat pendidikan dasar menjadi perhatian DPRD Kota Samarinda.
Ketidaksinkronan kebijakan antara pendidikan taman kanak-kanak (TK) dan sekolah dasar (SD) dinilai membingungkan orang tua maupun siswa.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Sri Puji Astuti, menyoroti aturan yang membatasi pembelajaran calistung secara penuh di tingkat TK.
Namun, ketika memasuki jenjang SD, siswa kelas 1 justru dituntut sudah memiliki kemampuan membaca sejak awal pembelajaran.
“Di TK tidak boleh mengajarkan calistung secara penuh, tapi di SD kelas 1 sudah dituntut bisa membaca,” ujar Sri, Rabu (27/5/2026).
Menurutnya, kondisi tersebut memicu tekanan baru bagi orang tua. Banyak keluarga akhirnya memilih memasukkan anak ke lembaga les tambahan agar mampu mengikuti pola pembelajaran di sekolah dasar.
Sri menilai kebijakan pendidikan seharusnya disusun secara lebih selaras antar jenjang pendidikan. Ketidaksesuaian aturan dinilai membuat masyarakat harus mencari solusi sendiri untuk menyiapkan kemampuan dasar anak sebelum masuk SD.
“Orang tua akhirnya terbebani les tambahan karena anak dituntut siap mengikuti pelajaran sejak awal masuk SD,” katanya.
Selain menyoroti persoalan calistung, DPRD Samarinda juga meminta pemerintah memperbaiki sistem pendidikan secara menyeluruh.
Mulai dari proses penerimaan peserta didik baru hingga pemerataan kualitas pendidikan antar sekolah disebut masih membutuhkan perhatian serius.
Komisi IV DPRD Samarinda menilai setiap anak harus memperoleh akses pendidikan yang layak tanpa dibebani kebijakan yang belum sinkron di lapangan.
Sistem pendidikan, menurutnya, perlu dirancang dengan mempertimbangkan kesiapan siswa serta kondisi masyarakat.
Sri berharap pemerintah dapat mengevaluasi kembali kebijakan pendidikan dasar agar tidak menimbulkan kebingungan bagi orang tua maupun peserta didik.
“Sebab setiap kebijakan pendidikan harus mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap proses belajar anak,” tutupnya. (Adv/ml)
