DIALOGIS.CO, SAMARINDA – Persoalan keterbatasan daya tampung sekolah negeri di Kota Samarinda, kembali memunculkan desakan agar pemerintah kota menghadirkan subsidi pendidikan bagi siswa yang akhirnya harus bersekolah di swasta.
DPRD Samarinda menilai langkah itu penting untuk meringankan beban keluarga kurang mampu yang kesulitan menanggung biaya pendidikan.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Sri Puji Astuti, mengatakan usulan subsidi pendidikan sebenarnya bukan hal baru.
Menurutnya, DPRD telah beberapa kali mendorong pemerintah kota menyiapkan skema bantuan bagi siswa yang tidak lolos seleksi sekolah negeri.
Ia menjelaskan, bantuan tersebut dapat diwujudkan melalui pembiayaan SPP atau subsidi silang bagi peserta didik yang terpaksa melanjutkan pendidikan ke sekolah swasta.
Skema itu dinilai dapat menjadi jalan tengah di tengah tingginya persaingan masuk sekolah negeri.
“Kami sudah mengusulkan sejak 2–3 tahun lalu agar Pemkot memberi subsidi silang atau subsidi bagi siswa yang tidak diterima di negeri untuk dialihkan ke sekolah swasta,” kata Puji, Selasa (26/5/2026).
Meski demikian, usulan tersebut belum terealisasi. Puji menyebut kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah daerah menjadi salah satu kendala utama sehingga program subsidi pendidikan belum dapat dijalankan.
Menurutnya, persoalan penerimaan peserta didik baru selalu menjadi isu tahunan di Samarinda. Tingginya minat masyarakat terhadap sekolah negeri tidak sebanding dengan kapasitas sekolah yang tersedia.
Kondisi itu membuat banyak siswa gagal memperoleh kursi di sekolah negeri, sementara orang tua tetap berupaya mencari alternatif pendidikan yang terjangkau.
Di sisi lain, biaya sekolah swasta dinilai masih cukup memberatkan bagi sebagian masyarakat.
“Rata-rata yang menjadi masalah itu anak-anak yang tidak diterima di negeri, sementara orang tua tetap mengharuskan masuk sekolah negeri,” ujarnya.
DPRD Samarinda menilai subsidi pendidikan dapat menjadi solusi untuk mengurangi tekanan ekonomi masyarakat sekaligus mendorong pemerataan akses pendidikan.
Karena itu, legislatif meminta pemerintah kota kembali mengkaji kemungkinan pengalokasian anggaran program tersebut pada tahun mendatang. (Adv/ml)
