DIALOGIS.CO, SAMARINDA – DPRD Kota Samarinda meminta Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur segera memperkuat langkah antisipasi menghadapi kemarau panjang. Kondisi kekeringan di Mahakam Ulu (Mahulu) dinilai menjadi peringatan bahwa dampak kemarau dapat meluas ke daerah lain jika tidak ditangani sejak dini.
Ketua Komisi III DPRD Samarinda, Deni Hakim Anwar, mengatakan pemerintah provinsi perlu mengambil langkah terukur untuk memastikan kebutuhan air masyarakat tetap terpenuhi sekaligus mengantisipasi meningkatnya risiko kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
“Kita melihat masyarakat Mahulu beberapa waktu lalu sudah mengalami kekeringan. Kita tidak ingin masyarakat kita kekeringan atau tidak mendapatkan air bersih,” kata Deni di DPRD Samarinda, Kamis (20/8/2026).
Menurut Deni, kondisi Mahulu harus menjadi alarm bagi Pemprov Kaltim untuk tidak menunggu dampak kemarau terjadi di Samarinda maupun daerah lainnya.
Ia meminta pemerintah provinsi segera membangun koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah pusat untuk menyiapkan skenario menghadapi kemungkinan kemarau yang lebih panjang.
“Pemerintah kota dan kabupaten perlu bergotong royong melakukan langkah penanganan bahaya karhutla, dan antisipasi bahaya kekeringan,” ujarnya.
Deni menilai persoalan kekeringan tidak hanya menyangkut ketersediaan air bersih. Penyusutan debit Sungai Mahakam di Mahulu juga telah memengaruhi aktivitas masyarakat, termasuk distribusi bahan pokok yang mengandalkan jalur sungai.
Karena itu, menurutnya, mitigasi harus dilakukan secara menyeluruh dengan mempertimbangkan kebutuhan air, transportasi sungai, distribusi logistik hingga pencegahan karhutla.
Salah satu langkah yang diminta untuk dikaji adalah rekayasa cuaca di wilayah hulu Sungai Mahakam. Deni menilai opsi tersebut dapat menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk menjaga ketersediaan air.
“Rekayasa cuaca ini bisa dilakukan di daerah hulu sana, untuk mengadakan hujan buatan, air bisa turun (pasang) kembali,” jelasnya.
DPRD Samarinda juga meminta pemerintah tidak hanya mengandalkan bantuan ketika masyarakat sudah terdampak kekeringan. Menurut Deni, bantuan harus dibarengi dengan strategi mitigasi jangka menengah dan panjang.
Ia mengapresiasi bantuan pemerintah provinsi serta pemerintah kabupaten/kota kepada masyarakat Mahulu. Namun, langkah tersebut dinilai perlu dilanjutkan dengan kebijakan yang lebih sistematis.
“Syukurnya saat ini pemerintah provinsi dan kabupaten/kota lainnya sudah memberikan bantuan masyarakat di Mahulu,” katanya.
Deni berharap Pemprov Kaltim segera mengambil langkah konkret menghadapi kemarau dan potensi El Nino. DPRD Samarinda juga mendorong penguatan koordinasi lintas daerah serta pengkajian rekayasa cuaca di wilayah hulu sebagai bagian dari upaya menjaga ketahanan air dan mencegah dampak kemarau meluas. (Adv/ml)
