DIALOGIS.CO, SAMARINDA – Anggota Komisi IV DPRD Kota Samarinda menilai pemerintah perlu lebih fokus membenahi keterkaitan antara dunia pendidikan dan kebutuhan lapangan kerja dibanding menghadirkan berbagai format sekolah baru.
Hal itu disampaikan menyikapi munculnya sejumlah konsep pendidikan nasional seperti Sekolah Rakyat, Sekolah Garuda, hingga Sekolah Nasional Terintegrasi (SNT).
Anggota Komisi IV DPRD Samarinda, Anhar, mengatakan persoalan utama pendidikan saat ini bukan sekadar pada bentuk kelembagaan, melainkan bagaimana sistem pendidikan mampu menghasilkan lulusan yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan industri.
Menurutnya, ketidaksesuaian antara kompetensi lulusan dengan kebutuhan pasar kerja masih menjadi persoalan yang harus segera diselesaikan.
Kondisi tersebut dinilai turut berkontribusi terhadap tingginya angka pengangguran, termasuk dari kalangan lulusan sekolah maupun perguruan tinggi.
“Konsep terintegrasi itu seharusnya menyentuh substansi kurikulum yang selaras dengan kebutuhan dunia kerja dan kondisi riil di lapangan,” ujar Anhar, Selasa (7/7/2026).
Ia menjelaskan, sistem pendidikan yang masih berorientasi pada pola pembelajaran konvensional membuat sebagian lulusan belum memiliki keterampilan yang cukup untuk bersaing di tengah perubahan kebutuhan industri.
Akibatnya, banyak pencari kerja harus kembali menyesuaikan kemampuan mereka setelah menyelesaikan pendidikan.
Anhar menyebut, persoalan tersebut terlihat dari meningkatnya jumlah lulusan yang masuk ke pasar kerja setiap tahun di Kalimantan Timur.
Namun, pertumbuhan jumlah tenaga kerja belum sepenuhnya diikuti dengan ketersediaan lapangan pekerjaan yang sesuai dengan latar belakang dan kompetensi mereka.
Selain peningkatan kualitas fasilitas dan tenaga pendidik, DPRD menilai pemerintah juga perlu memperhatikan masa depan peserta didik setelah menyelesaikan pendidikan.
Menurut Anhar, keberhasilan pendidikan tidak hanya diukur dari jumlah lulusan, tetapi juga dari kemampuan mereka mendapatkan pekerjaan yang layak.
Di sisi lain, Anhar juga mempertanyakan urgensi penggunaan berbagai istilah baru dalam sistem pendidikan nasional.
Ia menilai konsep seperti Sekolah Rakyat belum menunjukkan perbedaan mendasar dibandingkan sekolah yang telah berjalan selama ini, sementara masih banyak persoalan pendidikan yang perlu diselesaikan.
Ia juga menyoroti sistem penerimaan peserta didik yang dinilai semakin kompleks dan kerap menimbulkan persoalan di masyarakat.
Menurutnya, akses pendidikan harus tetap dibuat sederhana dan mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat.
“Pendidikan harus menghasilkan SDM yang benar-benar dibutuhkan. Jangan sampai sekolah hanya mencetak lulusan, tetapi negara belum menyiapkan ke mana mereka akan bekerja,” pungkasnya. (Adv/ml)
