DIALOGIS.CO, SAMARINDA – Aksi penyampaian aspirasi ratusan pengemudi yang tergabung dalam Forum Gerakan Sopir Samarinda (FGSS) di Balai Kota Samarinda, Senin (24/8/2026), mendapat perhatian dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda.
DPRD menilai persoalan utama yang mengemuka dalam aksi tersebut adalah perlunya peningkatan sosialisasi terkait rencana penataan distribusi BBM bersubsidi.
Sekretaris Komisi I DPRD Samarinda, Ronal Stephen Lonteng, mengatakan kebijakan Pemerintah Kota Samarinda untuk menertibkan antrean truk di sekitar SPBU dan membenahi tata kelola distribusi BBM subsidi pada dasarnya merupakan langkah yang positif. Namun, ia menilai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis, khususnya Dinas Perhubungan (Dishub), perlu lebih maksimal dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat dan para pengemudi.
“Langkah yang dilakukan pemerintah kota untuk menertibkan parkir liar truk mengantre serta membenahi tata kelola BBM di SPBU pada dasarnya sangat baik. Namun, bagian OPD terkait seperti Dishub harus mengoptimalkan sosialisasi secara luas kepada masyarakat dan para sopir,” ujar Ronal.
Menurutnya, komunikasi yang terbuka dan melibatkan para pemangku kepentingan menjadi kunci agar kebijakan yang diterapkan tidak menimbulkan kesalahpahaman di lapangan.
Ia juga meminta Dishub menampung berbagai masukan dari para pengemudi sebagai bahan evaluasi pelayanan.
“Masukan-masukan positif dari kawan-kawan sopir truk harus segera direspons dan dibenahi oleh Dishub. Ini semua demi menjaga keseimbangan sistem pelayanan, sehingga para pelaku usaha dan pengemudi tetap dapat bekerja dengan tenang dan tertata,” lanjutnya.
Aksi FGSS digelar di halaman Balai Kota Samarinda dan sempat berdampak pada arus lalu lintas di kawasan Jalan Kusuma Bangsa. Satu ruas jalan dipenuhi truk peserta aksi, sementara arus kendaraan di Jalan Pahlawan dan Jalan Soetomo hanya dapat melintas melalui satu jalur. Aparat melakukan rekayasa lalu lintas untuk mengurai kepadatan.
Dalam aksinya, para sopir menuntut evaluasi tata kelola distribusi BBM subsidi, termasuk skema penggunaan e-money di SPBU yang dinilai menyulitkan operasional harian. Mereka berharap pelayanan BBM subsidi dapat berjalan lebih mudah, adil, dan tidak menimbulkan hambatan teknis bagi pengemudi.
Koordinator aksi FGSS, Hendra Buton, mengapresiasi kesempatan berdialog langsung dengan Wali Kota Samarinda. Namun, ia menilai terdapat persoalan komunikasi antara pemerintah dan pelaksana teknis di lapangan.
“Saran Wali Kota tidak dilaksanakan sama Kadishub dan alasan miskomunikasi dengan anggota, makanya kawan-kawan kecewa semua. Intinya anggota Dishub tidak usah ikut atur BBM sudah, biarkan Pertamina saja,” kata Hendra.
Persoalan antrean panjang kendaraan besar di sejumlah SPBU juga menjadi perhatian berbagai pihak karena dinilai berpotensi mengganggu arus lalu lintas dan aktivitas masyarakat di sekitar lokasi. Melalui dialog antara Pemkot Samarinda dan FGSS, berbagai masukan yang disampaikan para sopir diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi untuk menyempurnakan sistem distribusi BBM subsidi ke depan.
Aksi yang berlangsung hingga sore hari tersebut berakhir tertib. Setelah massa membubarkan diri, arus lalu lintas di sekitar Balai Kota Samarinda kembali normal. (Adv/ml)
