DIALOGIS.CO, SAMARINDA – Rencana penerapan parkir berlangganan oleh Pemerintah Kota Samarinda menuai perhatian DPRD.
Kebijakan yang digadang-gadang mampu meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) itu dinilai masih menyimpan sejumlah persoalan mendasar.
Ketua Komisi II DPRD Samarinda, Iswandi, menilai proyeksi pendapatan yang beredar saat ini belum didukung kajian komprehensif dan masih sebatas asumsi di atas kertas.
“Secara hitungan ekonomi mungkin terlihat menjanjikan, tapi implementasinya di lapangan tidak sesederhana itu,” ujarnya saat dikonfirmasi ulang pada Jumat (17/4/2026)
Ia menekankan, keberhasilan program sangat bergantung pada penerimaan masyarakat.
Menurutnya, tidak semua pemilik kendaraan akan bersedia membayar sistem berlangganan jika manfaatnya belum dirasakan secara nyata.
Selain itu, DPRD juga belum menerima paparan resmi dari pemerintah kota terkait konsep maupun skema penerapan kebijakan tersebut.
Termasuk rencana uji coba yang disebut akan dimulai dari kalangan pegawai.
“Kami belum melihat penjelasan detail dari pemerintah kota. Jadi masih perlu dikaji lebih dalam,” katanya.
Sorotan juga mengarah pada besaran tarif yang beredar di publik. Angka sekitar Rp400 ribu per tahun untuk sepeda motor dan Rp1 juta untuk mobil dinilai berpotensi memberatkan jika tidak diimbangi dengan peningkatan kualitas layanan parkir.
Iswandi mengingatkan, kebijakan tersebut tidak boleh semata-mata berorientasi pada peningkatan PAD tanpa memperhatikan aspek pelayanan dan keadilan bagi masyarakat.
“Kalau masyarakat diminta membayar, harus jelas apa nilai tambah yang didapat. Jangan sampai hanya pungutan, tapi fasilitas tidak berubah,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan potensi penolakan publik apabila kebijakan dipaksakan tanpa kesiapan sistem yang matang, terutama di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang belum sepenuhnya pulih.
Karena itu, DPRD meminta pemerintah kota membuka secara transparan hasil kajian dan perencanaan program sebelum diterapkan secara luas.
“Jangan hanya mengejar target PAD, tapi abaikan kenyamanan masyarakat sebagai pengguna layanan,” ujarnya.
DPRD memastikan akan terus mengawal rencana tersebut agar kebijakan yang diambil tidak menimbulkan persoalan baru di kemudian hari. (Adv/ml)
