DIALOGIS.CO – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) tengah bersiap menggelar dua agenda besar yang menyasar inti dari pembangunan daerah yaitu penguatan peran keluarga dan pengakuan hak masyarakat adat.
Dua kegiatan ini dijadwalkan berlangsung dalam waktu dekat dan mencerminkan langkah strategis Kukar dalam membangun dari akar rumput.
Agenda pertama adalah peringatan Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK, yang akan digelar pada bulan Mei 2025 di Kecamatan Muara Badak. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada hasil Rapat Koordinasi (Rakor) sebelumnya yang digelar di Kecamatan Tenggarong Seberang.
“Peringatan HKG PKK ini akan diikuti oleh 20 kecamatan di Kukar. Masing-masing akan mengirimkan peserta untuk mengikuti lomba dan kegiatan yang memperkuat kreativitas dan peran kader PKK dalam pembangunan keluarga sejahtera,” ujar A. Riyandi Elvandar, Kabid Pemberdayaan Masyarakat dan Ekonomi Desa DPMD Kukar, Senin (28/4/2025).
HKG PKK bukan sekadar ajang lomba tahunan. Ia menjadi ruang aktualisasi kader PKK untuk menunjukkan kontribusi mereka dalam pembangunan berbasis keluarga, mulai dari edukasi kesehatan, pengelolaan ekonomi rumah tangga, hingga penguatan nilai gotong royong dalam masyarakat.
Agenda penting lainnya yang kini tengah dipersiapkan DPMD Kukar adalah Focus Group Discussion (FGD) mengenai calon masyarakat hukum adat di Kecamatan Kedang Ipil.
Diskusi ini akan melibatkan narasumber dari tiga kementerian sekaligus yaitu Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kehutanan, serta Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR).
“FGD ini penting untuk memperjelas kriteria wilayah adat yang harus dipenuhi sebelum dilakukan penetapan resmi masyarakat hukum adat di Kukar,” jelas Elvandar.
Langkah ini menjadi tonggak penting dalam upaya Pemerintah Kabupaten Kukar menghormati dan melindungi hak masyarakat adat, sekaligus menjamin bahwa proses pengakuan dilakukan sesuai koridor hukum dan prinsip keberlanjutan.
Dengan dua agenda ini, DPMD Kukar menunjukkan komitmen nyata membangun desa secara inklusif, mencakup pemberdayaan keluarga dan perlindungan hak-hak komunitas adat yang selama ini menjadi penjaga kearifan lokal.
“Kami berharap dua agenda ini bisa terlaksana dengan baik dan memberikan hasil terbaik untuk masyarakat Kukar,” tutup Elvandar. (Adv/fk)
