DIALOGIS.CO, SANGATTA – Faizal Rachman, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim), dengan tegas menegaskan bahwa ukuran keberhasilan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tidak semata-mata terletak pada besarnya nilai anggaran yang berhasil dihimpun dan dialokasikan, melainkan pada sejauh mana efektivitas dan dampak nyata dalam proses penyaluran dan pemanfaatannya di lapangan. Pernyataan prinsipil ini disampaikan dalam konteks evaluasi kinerja fiskal pemerintah daerah yang lebih berorientasi pada hasil dan outcome.
Faizal menjelaskan dengan penekanan bahwa fokus utama dan prioritas seharusnya diberikan pada optimalisasi dan efektivitas belanja daerah untuk memastikan bahwa setiap rupiah anggaran yang dikeluarkan dari kas daerah memberikan dampak yang maksimal dan berkelanjutan bagi percepatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Ia secara khusus menyoroti pentingnya membangun sinergi dan kolaborasi yang kuat antara pemerintah kabupaten dan DPRD dalam menyusun dan menetapkan prioritas alokasi anggaran yang tepat sasaran.
“Jadi apbd itu bukan dari nilainya tapi dari bagai mana efektifitas alokasi belanja,” ujar Faizal.
Lebih lanjut, Faizal secara eksplisit mengungkapkan harapan dan sekaligus komitmennya agar kolaborasi strategis antara eksekutif dan legislatif dapat terus ditingkatkan dan diperkuat dalam seluruh proses perencanaan dan penganggaran daerah. Kerja sama yang konstruktif ini dianggap krusial dan menentukan untuk memastikan bahwa anggaran yang tersedia dialokasikan secara proporsional dan prioritas kepada program-program dan kegiatan yang benar-benar dibutuhkan dan menjadi hajat hidup masyarakat banyak.
“Kita selalu berharap pemerintah kabupaten kutai timur dan dprd bersinergi dalam alokasi anggaran,” tambahnya.
Faizal juga menyambut positif dan memberikan apresiasi atas adanya kebijakan efisiensi dan penajaman anggaran dari sebelumnya sebelas triliun rupiah menjadi sembilan koma sembilan triliun rupiah, asalkan langkah strategis ini tidak mengurangi esensi, kualitas, dan cakupan program pembangunan yang telah direncanakan. Justru, kebijakan efisiensi tersebut harus diikuti dan dibarengi dengan peningkatan efektivitas, akuntabilitas, dan transparansi dalam pelaksanaan program dan kegiatan di lapangan.
“Dari tadi seblas triliun hingga ada efesinsi jadi sembilan koma sembilan triliun,” jelas Faizal.
Ia dengan tegas menekankan bahwa anggaran yang telah dioptimalkan dan ditajamkan tersebut harus secara konsisten difokuskan pada program-program strategis yang menyentuh langsung dan menjadi kebutuhan dasar masyarakat. Pembangunan infrastruktur dasar yang berkualitas dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh harus menjadi prioritas utama dan primadona dalam alokasi belanja daerah.
“Harapannya lebih berfokus pada program-program invrastruktur pembagunan sampai kesejahteraan masyrakat,” pungkas Faizal.
Pernyataan politisi dari Partai PDIP ini secara jelas menggarisbawahi komitmen politik DPRD Kutai Timur untuk mendorong dan mengawal tata kelola keuangan daerah yang akuntabel, transparan, dan berorientasi pada hasil serta dampak nyata. Dengan pendekatan yang visioner dan prinsipil ini, diharapkan APBD Kutai Timur dapat menjadi instrumen fiskal yang efektif, efisien, dan berkontribusi signifikan dalam mempercepat pembangunan daerah yang inklusif serta meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran seluruh masyarakat Kutai Timur secara berkeadilan dan berkelanjutan. (Adv/jn)
