DIALOGIS.CO, SAMARINDA – Penyesuaian anggaran membuat Pemerintah Kota Samarinda tidak dapat merealisasikan seluruh usulan perbaikan fasilitas sekolah secara bersamaan. DPRD Samarinda kini mendorong agar penanganan difokuskan pada sekolah dengan kebutuhan paling mendesak.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Sri Puji Astuti, mengatakan kebutuhan perbaikan sarana pendidikan masih tersebar di berbagai kecamatan. Usulan tersebut dihimpun melalui pokok-pokok pikiran (Pokir) DPRD, Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), hingga hasil peninjauan langsung anggota dewan.
“Kalau kita ke lapangan, itu dari setiap kecamatan biasanya ada SD, ada SMP yang sudah betul-betul perlu,” ujar Puji, Kamis (20/8/2026).
Menurutnya, keterbatasan kemampuan keuangan daerah membuat pemerintah harus kembali menyusun skala prioritas. Tidak semua kebutuhan sekolah dapat dikerjakan dalam satu tahun anggaran.
“Kalau anggarannya kemarin misalnya Rp50 miliar, karena ada efisiensi, tentunya kita pilih lagi yang prioritas yang mana,” jelasnya.
Meski demikian, Puji menegaskan keterbatasan APBD tidak berarti kebutuhan perbaikan sekolah harus dihentikan. Pemerintah dapat mengupayakan sumber pembiayaan lain melalui bantuan keuangan (Bankeu) maupun Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik dari pemerintah pusat.
“Ini nanti kita usulkan semua, tinggal bagaimana sebenarnya kemampuan keuangan daerah. Bisa melalui APBD, atau bisa melalui Bankeu, atau bisa melalui DAK Fisik,” katanya.
Salah satu sekolah yang masuk dalam prioritas penanganan 2026 adalah SMP Negeri 24 Samarinda. Namun, hingga kini pekerjaan fisik belum dimulai karena persoalan kesiapan anggaran dan proses pengadaan.
“24 itu sebenarnya diprogram 2026. Keuangannya itu sekarang yang belum. Bukan efisiensi, tetap itu prioritas,” tegas Puji.
Ia mengatakan SMP Negeri 24 telah mendapat sinyal positif untuk ditangani. Namun, pelaksanaan pekerjaan masih menunggu proses lelang.
“Sudah dapat tanda positif kalau itu, tapi enggak tahu kapan dikerjakan, belum dilelang,” ujarnya.
Selain melalui APBD, dukungan DAK fisik 2026 juga diarahkan untuk pemenuhan sarana pendidikan pada jenjang SD dan SMP, termasuk TK dan PAUD.
Menurut Puji, penggunaan berbagai sumber pembiayaan menjadi penting agar kebutuhan fasilitas pendidikan tetap dapat ditangani di tengah ruang fiskal yang terbatas.
DPRD Samarinda akan terus menghimpun kebutuhan sekolah dari seluruh wilayah untuk kemudian memetakan tingkat urgensinya. Sekolah dengan kondisi paling mendesak akan didorong memperoleh penanganan lebih dahulu, sedangkan usulan lainnya dilakukan secara bertahap sesuai kemampuan anggaran.
“Yang penting kebutuhan sekolah tetap kita data dan usulkan. Tinggal penanganannya disesuaikan dengan kemampuan anggaran dan tingkat urgensinya,” pungkasnya. (Adv/ml)
