DIALOGIS.CO, SANGATTA — Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kutai Timur melakukan evaluasi mendalam terhadap Dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) periode 2024–2028 untuk memastikan kesesuaian data risiko dengan kondisi aktual di lapangan. Dalam review yang digelar di Ruang Damar, Gedung Serbaguna Bukit Pelangi, BPBD menyoroti munculnya tren baru: kebakaran permukiman.
Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kutim, Azis Tappa, menjelaskan, peningkatan kasus kebakaran rumah warga sepanjang 2025 mendorong perlunya revisi. “KRB yang lama masih menitikberatkan pada bencana hidrometeorologi seperti banjir dan tanah longsor. Padahal, pola risiko sudah bergeser,” ungkapnya.
Dokumen KRB yang ditetapkan melalui Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2024 menjadi rujukan utama dalam penyusunan program mitigasi lintas sektor. Karena itu, penyesuaian data dan peta risiko menjadi krusial untuk memastikan efektivitas kebijakan penanggulangan.
Kegiatan ini dihadiri berbagai pemangku kepentingan, termasuk Ketua Komisi C DPRD Kutim Ardiansyah, BPBD Kaltim, akademisi Universitas Gadjah Mada (UGM), dan unsur swasta. Dalam sambutan Bupati yang dibacakan Kepala Pelaksana BPBD Kutim Muhammad Idris Syam, disampaikan bahwa review akan dilakukan rutin setiap dua tahun. “Kita ingin data risiko selalu mutakhir agar kebijakan daerah berbasis bukti,” ujarnya.
Dari sisi teknis, tim dari Pusat Studi Bencana UGM turut melakukan validasi terhadap peta bahaya, kerentanan, dan kapasitas daerah. Langkah ini menjadi bagian dari proses pembaruan sistem informasi risiko bencana Kutim berbasis geospatial.
Dengan pendekatan ilmiah dan sinergi antarsektor, BPBD Kutim berharap KRB terbaru dapat menjadi dasar pengambilan keputusan pembangunan yang aman bencana dan berkelanjutan. (adv/prokopimkutim/jn)
