DIALOGIS.CO, SAMARINDA – Keterbatasan ruang fiskal pada 2027 membuat Pemerintah Kota Samarinda diminta lebih selektif menentukan program yang dibiayai. DPRD Samarinda mendorong efisiensi anggaran diarahkan pada program yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, terutama pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan.
Ketua Komisi III DPRD Samarinda, Deni Hakim Anwar mengatakan, hal tersebut telah disampaikan dalam pembahasan Badan Anggaran DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) sebelum penandatanganan nota kesepakatan KUA-PPAS 2027.
“Di tengah badai efisiensi saat ini, pemerintah kota tetap memprioritaskan layanan dasar. Kita ingin pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan tetap menjadi hal yang penting,” kata Deni, Senin (17/8/2026).
Menurutnya, efisiensi tidak semestinya dimaknai sebagai pemangkasan anggaran secara merata. Setiap alokasi harus mempertimbangkan urgensi program serta dampaknya terhadap masyarakat.
Karena itu, DPRD mendorong penerapan prinsip money follows program, yakni anggaran mengikuti program yang memiliki prioritas dan manfaat yang jelas.
“Kami ingin pembangunan yang dilaksanakan betul-betul bermanfaat langsung kepada masyarakat,” ujarnya.
Deni juga mengingatkan pemerintah agar efisiensi tidak ikut menekan aktivitas ekonomi masyarakat. Di tengah keterbatasan anggaran, roda perekonomian Samarinda tetap perlu dijaga agar masyarakat tidak semakin terbebani.
Untuk memperkuat kemampuan fiskal daerah, pemerintah didorong mencari sumber pendapatan baru. Namun, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) diminta tetap mempertimbangkan kondisi masyarakat agar tidak menambah beban ekonomi.
“Kami ingin roda ekonomi di Samarinda ini bisa bergerak. Di tengah efisiensi, kita tidak ingin kondisi masyarakat semakin sulit,” jelasnya.
Politisi Fraksi Gerindra itu menegaskan keterbatasan anggaran tidak boleh menjadi alasan untuk menghentikan pembangunan. Pemerintah dan DPRD perlu menentukan skala prioritas secara bersama serta memaksimalkan anggaran yang tersedia.
Dengan demikian, efisiensi anggaran 2027 diharapkan tidak hanya menghasilkan penghematan, tetapi juga memastikan belanja pemerintah tetap menopang layanan dasar, pembangunan, dan aktivitas ekonomi masyarakat Samarinda. (Adv/ml)
