DIALOGIS.CO, SANGATTA – Gerakan Pangan Murah (GPM) yang digelar di kawasan Polder Ilham Maulana, Sangatta Utara, menjadi magnet bagi warga yang ingin mendapatkan bahan pokok dengan harga miring. Di balik hiruk-pikuk transaksi, terselip pesan penting dari Wakil Bupati Kutai Timur H Mahyunadi tentang bagaimana negara semestinya hadir mengawal kebutuhan dasar rakyat.
Program GPM diselenggarakan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur melalui Dinas Ketahanan Pangan bersama Dinas Perindustrian dan Perdagangan, sekaligus memeriahkan Hari Ulang Tahun ke-26 Kutim dan Hari Pangan Sedunia. Bagi Mahyunadi, kegiatan ini adalah bentuk nyata kebijakan perlindungan sosial yang langsung dirasakan di tingkat akar rumput.
“Saya berharap GPM ini betul-betul menjemput bola. Masih banyak masyarakat kita yang mengeluh, yang bingung besok mau makan apa. Mereka ini yang harus kita datangi dan kita bantu,” ujar Mahyunadi, yang datang mewakili Bupati Kutim.
Ia menjelaskan, intervensi harga melalui program pangan murah merupakan salah satu instrumen pemerintah daerah untuk menjaga daya beli masyarakat. Apalagi, di tengah dinamika ekonomi, kebutuhan pokok kerap menjadi beban tersendiri bagi keluarga berpenghasilan rendah.
Dalam sambutannya, Mahyunadi menekankan bahwa dana publik yang dikelola melalui APBD adalah milik rakyat dan harus kembali dalam bentuk pelayanan, program, dan fasilitas yang memudahkan kehidupan warga.
“Kita bisa hidup tenang, bekerja, dan berpenghasilan karena bangsa kita merdeka. Kalau tidak, kita tidak bisa menikmati semua fasilitas ini. Ini uang rakyat kembali ke rakyat,” tegasnya.
Tak hanya soal pangan, Mahyunadi juga menyoroti pentingnya penguatan peran Ketua RT sebagai garda terdepan pendataan warga miskin. Ia meminta RT aktif berkoordinasi dengan Dinas Sosial dan BAZNAS agar penyaluran zakat dan bantuan sosial tepat sasaran.
“Zakat itu prioritas untuk membantu orang miskin dan fakir,” pungkasnya. (adv/prokopimkutim/jn)
