DIALOGIS.CO, SAMARINDA – Ketua DPRD Kota Samarinda Helmi Abdullah mengingatkan lulusan sekolah menengah hingga perguruan tinggi agar tidak hanya mengandalkan ijazah saat memasuki dunia kerja.
Di tengah persaingan kerja yang semakin ketat dan angka pengangguran yang masih tinggi, keterampilan dinilai menjadi modal penting untuk meningkatkan peluang mendapatkan pekerjaan.
Pernyataan itu disampaikan Helmi menyikapi kondisi ketenagakerjaan di Samarinda yang masih menjadi tantangan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah pengangguran di Kota Samarinda pada 2025 mencapai sekitar 25 ribu orang dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 5,31 persen.
Angka tersebut memang turun 0,40 persen dibandingkan 2024 yang berada di level 5,75 persen, namun masih menunjukkan perlunya peningkatan kualitas tenaga kerja.
Helmi mengatakan tantangan tersebut akan semakin besar karena setiap tahun ribuan lulusan SMA, SMK, hingga perguruan tinggi memasuki pasar kerja, sementara pertumbuhan lapangan pekerjaan belum sepenuhnya mampu mengimbangi penambahan angkatan kerja.
“Karena kita tahu juga di Samarinda ini masih banyak yang belum dapat pekerjaan. Apalagi setiap tahun lulusan SMA, lulusan S1 bahkan S2 juga dari universitas itu ribuan yang lulus dan tentunya mereka berharap bisa mendapatkan pekerjaan,” kata Helmi Sabtu (25/7/2026).
Menurutnya, memperoleh pekerjaan di sektor formal kini tidak semudah beberapa tahun lalu. Perusahaan tidak lagi hanya mempertimbangkan latar belakang pendidikan, tetapi juga kompetensi dan keterampilan yang dimiliki pelamar.
“Untuk mencari pekerjaan dan masuk ke dunia usaha itu tidak semudah itu. Karena itu modal ijazah saja tidak cukup,” ujarnya.
Politikus Partai Gerindra itu mengajak generasi muda Samarinda membekali diri dengan sedikitnya satu keterampilan yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja, baik berupa kemampuan teknis maupun kompetensi lainnya.
“Kita minta juga kepada warga masyarakat, khususnya generasi muda, minimal punya satu keahlian yang bisa mendukung. Jadi ketika perusahaan membutuhkan itu, mereka tidak tereliminasi,” ucapnya.
Helmi menilai pemerintah daerah, dunia usaha, dan lembaga pendidikan perlu memperkuat kolaborasi dalam menyiapkan sumber daya manusia yang sesuai dengan kebutuhan industri.
Salah satunya melalui optimalisasi peran Balai Latihan Kerja Industri (BLKI) maupun lembaga pelatihan kerja lainnya.
Menurut dia, pelatihan berbasis kebutuhan industri tidak hanya meningkatkan peluang masyarakat diterima bekerja, tetapi juga menjadi bekal untuk membangun usaha secara mandiri sehingga lulusan baru tidak semata bergantung pada lapangan kerja yang tersedia.
Sementara itu, BPS mencatat Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kalimantan Timur pada Februari 2026 sebesar 5,27 persen.
Data tersebut menunjukkan persoalan ketenagakerjaan masih menjadi tantangan, terutama di daerah perkotaan seperti Samarinda yang menjadi tujuan pencari kerja dari berbagai wilayah.
Helmi berharap sinergi antara pemerintah, dunia pendidikan, dunia usaha, dan lembaga pelatihan terus diperkuat agar lulusan baru memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan industri.
“Harapan kita nanti ada lembaga-lembaga BLKI yang melatih mereka punya keterampilan sehingga itu memuluskan ketika mereka mencari pekerjaan maupun saat ingin membuka usaha sendiri,” pungkasnya. (Adv/ml)
