DIALOGIS.CO, SANGATTA – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) tengah menerapkan pendekatan yang sistematis, terukur, dan berbasis data dalam upaya strategis untuk memperkuat dan memperluas jaringan layanan pemadam kebakaran di seluruh wilayahnya. Langkah metodologis ini diambil sebagai bagian dari komitmen pemerintah untuk memastikan bahwa setiap investasi publik dan kebijakan yang diambil dapat tepat sasaran, efektif, efisien, dan berdampak maksimal bagi peningkatan keselamatan masyarakat.
Pandi Widiarto, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutim, dengan rinci menjelaskan bahwa langkah pertama dan fundamental yang sedang dilakukan secara intensif saat ini adalah proses kajian dan analisis kebutuhan yang mendalam dan komprehensif. Prinsip utama yang dianut adalah melakukan penghitungan dan pemetaan kebutuhan riil di lapangan secara cermat sebelum melangkah ke pembahasan aspek anggaran dan teknis lebih lanjut.
“Pemadamam kebakaran, Prinsip yang utama adalah kita mengkaji terlebih dahulu, berapa kebutuhan di pos penjagaan dan per pos perkecamatan,” ujar Pandi.
Pendekatan berbasis data dan analisis spasial ini dianggap krusial dan strategis untuk menghindari potensi pemborosan anggaran daerah serta memastikan bahwa alokasi sumber daya yang terbatas sesuai dengan tingkat kerawanan kebakaran, kepadatan penduduk, karakteristik geografis, dan kondisi demografis di setiap kecamatan. Dengan pendekatan yang scientific ini, pembangunan atau penguatan pos pemadam kebakaran tidak akan dilakukan secara serampangan, tetapi berdasarkan prioritas dan kebutuhan yang terukur.
Setelah proses kajian, analisis, dan perhitungan yang matang dan komprehensif selesai dilakukan, barulah pemerintah daerah akan melangkah ke tahap implementasi dan eksekusi berikutnya. Tahap operasional ini merupakan realisasi dan implementasi konkret dari rencana strategis yang telah disusun berdasarkan hasil kajian yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Kalau sudah dapat kalkulasinya berapa, baru bicra persoalan penganggaran teknisnya,” tambahnya.
Penegasan politis ini menunjukkan komitmen yang kuat dan konsisten dari pemerintah daerah untuk menerapkan prinsip tata kelola keuangan daerah yang akuntabel, transparan, dan bertanggung jawab. Setiap rupiah anggaran yang akan dialokasikan untuk kebutuhan teknis dan operasional pemadam kebakaran harus memiliki dasar perhitungan yang jelas, rasional, dan dapat dipertanggungjawabkan secara publik baik secara teknis, administratif, maupun hukum.
Tujuan akhir dan orientasi strategis dari seluruh rangkaian kebijakan dan program ini adalah untuk secara sistematis mendorong pemerataan akses dan kualitas layanan keselamatan bagi seluruh masyarakat Kutai Timur tanpa terkecuali. Widiarto dengan tegas menegaskan komitmen politik tersebut dalam pernyataan penutupnya.
“Secara prinsip kita mau dorong itu supaya itu bisa terwujud untuk mendukung pemerataan pelayaan di kabupaten kutai timur,” pungkasnya.
Diharapkan secara institusional, dengan langkah-langkah strategis dan terencana ini, layanan pemadam kebakaran yang responsif, andal, dan profesional dapat diakses secara merata dan setara di seluruh penjuru kabupaten, sehingga tingkat keselamatan, keamanan, dan perlindungan masyarakat beserta asetnya pun dapat terjamin dan terlindungi dengan lebih baik dan optimal. (Adv/jn)
