DIALOGIS.CO, SANGATTA – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) memastikan proses penyidikan dugaan korupsi proyek Rice Processing Unit (RPU) senilai Rp24,9 miliar berlangsung transparan dan akuntabel.
Kepala BPKAD Kutim, Ade Achmad Yulkafilah, menjelaskan bahwa dirinya bersama Sekretaris Daerah Rizali Hadi memenuhi panggilan penyidik Polda Kalimantan Timur dalam kapasitas sebagai saksi. “Kami datang untuk menjelaskan mekanisme anggaran, bukan karena terlibat dalam proyek,” ujar Ade.
Ia menegaskan, TAPD Kutim hanya terlibat dalam perencanaan dan pengesahan anggaran. “Detail pembangunan, lokasi, hingga kontraktor merupakan tanggung jawab SKPD pelaksana, bukan TAPD,” tambahnya.
Sementara itu, Kabag Hukum Setkab Kutim Januar Bayu Irawan mengatakan, Pemkab selalu berpegang pada prinsip transparansi dan menghormati setiap proses hukum. “Jika ada surat panggilan, kami hadir. Itu bentuk tanggung jawab sebagai penyelenggara pemerintahan,” katanya.
Januar juga mengungkap bahwa penyidik turut memeriksa anggota Badan Anggaran DPRD Kutim serta perangkat daerah lainnya untuk memperjelas alur penggunaan anggaran proyek RPU yang merupakan bagian dari program kemandirian pangan nasional.
“Kami hanya saksi. Yang diperiksa bukan cuma TAPD, tapi semua pihak terkait. Ini penting agar kasusnya terang,” ujarnya.
Kasus RPU berawal dari temuan adanya ketidaksesuaian antara pagu awal Rp31,2 miliar dan realisasi proyek Rp41,1 miliar. Proyek ini dirancang untuk memperkuat sektor pertanian Kutim melalui fasilitas pengolahan padi modern, namun pelaksanaannya kini dipersoalkan.
Pemkab Kutim berharap agar masyarakat tidak terprovokasi oleh isu yang menyesatkan. “Kami ingin proses hukum berjalan tuntas dan terbuka. Kepercayaan publik harus dijaga,” kata Ade menegaskan.
Dengan komitmen pada akuntabilitas, Pemkab Kutim berjanji akan terus bersinergi dengan aparat penegak hukum untuk memastikan kejelasan kasus RPU sekaligus menjaga integritas pemerintahan daerah. (adv/prokopimkutim/jn)
