DIALOGIS.CO, SANGATTA – Pengembangan ekonomi kreatif di tingkat kabupaten ternyata masih menghadapi tantangan kesenjangan digital yang cukup signifikan. Sementara di tingkat nasional berbagai platform digital seperti streaming dan konten kreator YouTube sudah berkembang pesat, hal yang sama belum sepenuhnya dapat diadopsi di daerah. Faktor kesiapan masyarakat dan minimnya permintaan pasar lokal menjadi kendala utama.
Salah seorang anggota DPRD Kutim, yaitu Yusri Yusuf, mengakui adanya kesenjangan ini. “Pengembangan ekonomi kreatif Cuman untuk mengambil seperti streaming youtuber itu belum sampai kesana. Karena ditempat kita belum populer, bagi kita tapi Kalau nasional sudah. Karena dikabupaten belum ada yang meminta seperti itu,” ujarnya.
Fenomena ini menunjukkan bahwa strategi pengembangan ekonomi kreatif tidak bisa disamaratakan antara daerah dan pusat. Apa yang sudah menjadi tren nasional belum tentu dapat langsung diimplementasikan di tingkat kabupaten. Perlu pendekatan yang lebih kontekstual dengan mempertimbangkan kondisi sosial budaya dan kesiapan infrastruktur digital di masing-masing daerah. Kesenjangan ini bukan hanya sekadar masalah akses internet, tetapi lebih dalam pada aspek literasi digital, pola konsumsi masyarakat, dan daya beli terhadap konten digital. Ekosistem yang mendukung para kreator, seperti adanya komunitas, insentif, dan pasar yang memahami nilai ekonomi dari konten digital, juga masih sangat terbatas di banyak daerah.
Di sisi lain, kondisi ini justru membuka peluang untuk mengembangkan potensi ekonomi kreatif yang lebih sesuai dengan karakteristik daerah. Alih-alih mengejar tren digital yang belum populer, pengembangan bisa difokuskan pada sektor-sektor yang sudah ada dan diminati masyarakat lokal, seperti kerajinan tangan, kuliner khas daerah, atau wisata budaya. Sektor-sektor tradisional ini memiliki pangsa pasar yang nyata dan telah menjadi bagian dari keseharian masyarakat. Dengan menguatkan fondasi sektor-sektor ini terlebih dahulu, diharapkan dapat menciptakan pondasi ekonomi yang lebih kokoh sebelum melakukan lompatan ke ranah digital yang lebih kompleks.
Pemerintah daerah dituntut untuk lebih jeli dalam membaca peluang dan merancang program yang tepat sasaran. Daripada memaksakan platform yang belum familiar, lebih baik memperkuat basis ekonomi kreatif tradisional sambil secara bertahap memperkenalkan teknologi digital sebagai alat bantu. Misalnya, pelatihan tidak hanya berfokus pada cara membuat konten untuk platform global, tetapi juga bagaimana memanfaatkan media sosial untuk memasarkan produk kerajinan atau kuliner lokal kepada pasar yang lebih luas, baik di dalam maupun luar daerah. Pendekatan ini dianggap lebih realistis dan berkelanjutan karena menyentuh kebutuhan riil pelaku usaha.
Dengan pendekatan yang bertahap dan sesuai kondisi lokal, diharapkan ekonomi kreatif daerah dapat tumbuh secara organik. Yang terpenting adalah menciptakan ekosistem yang mendukung terlebih dahulu, sebelum melompat ke tren digital yang mungkin masih terlalu dini untuk diadopsi secara massal di tingkat kabupaten. Ekosistem ini mencakup penguatan sumber daya manusia, pembenahan infrastruktur pendukung, serta regulasi yang memudahkan para pelaku ekonomi kreatif untuk berkembang. Dengan demikian, upaya mempersempit kesenjangan digital dapat berjalan beriringan dengan penguatan identitas dan potensi lokal, menciptakan model pengembangan ekonomi kreatif daerah yang unik dan berdaya saing. (Adv/jn)
