DIALOGIS.CO, SAMARINDA – Rendahnya kesertaan masyarakat menjadi salah satu tantangan program Keluarga Berencana (KB) di Samarinda. DPRD Samarinda menilai edukasi mengenai perencanaan keluarga perlu diberikan lebih dini, bahkan sejak pasangan masih berstatus calon pengantin.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Sri Puji Astuti, mengatakan sosialisasi KB selama ini telah dilakukan melalui berbagai layanan masyarakat, termasuk Posyandu. Namun, upaya tersebut dinilai belum cukup untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengikuti program KB.
“Menjaring masyarakat, termasuk bapak-bapak, untuk mau ikut KB itu tidak mudah,” ujar Sri Puji, Jumat (21/8/2026).
Menurutnya, edukasi KB seharusnya tidak baru diberikan setelah pasangan menikah. Calon pengantin perlu mendapat pemahaman sejak awal mengenai pentingnya perencanaan keluarga, termasuk usia ideal memiliki anak, jarak kelahiran, serta pilihan metode kontrasepsi.
“Seharusnya sosialisasi pentingnya KB dilakukan sejak calon pengantin di puskesmas, sebelum menikah,” jelasnya.
Sri Puji menilai puskesmas dapat menjadi pintu masuk untuk memberikan edukasi tersebut. Dengan pendekatan sejak sebelum pernikahan, calon pasangan diharapkan memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai perencanaan keluarga sebelum menentukan kehamilan.
Ia juga menilai keterlibatan laki-laki dalam program KB perlu diperkuat. Menurutnya, program KB tidak seharusnya hanya dipandang sebagai tanggung jawab perempuan, tetapi menjadi keputusan bersama pasangan.
Di sisi lain, Sri Puji menjelaskan program KB gratis merupakan program pemerintah pusat melalui Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Pemerintah daerah melalui Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P2KB) Samarinda berperan sebagai pelaksana di daerah.
“KB gratis itu sebenarnya dari pemerintah pusat, BKKBN. Dinas di daerah hanya sebagai pelaksana,” katanya.
Menurut Sri Puji, Dinas P2KB Samarinda memiliki anggaran sekitar Rp10 miliar. Sementara dukungan anggaran dari pemerintah pusat disebut belum seluruhnya dicairkan.
Meski demikian, ia menilai persoalan anggaran bukan satu-satunya tantangan. Keterbatasan fiskal daerah juga membuat program KB harus bersaing dengan kebutuhan pembangunan lainnya.
DPRD Samarinda, kata dia, tetap dapat mendukung penguatan program melalui pokok-pokok pikiran (Pokir) anggota dewan, dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
“Ini tantangannya karena prioritas banyak, mulai dari renovasi sekolah sampai program KB, sementara anggarannya sama-sama terbatas,” pungkasnya. (Adv/ml)
