DIALOGIS.CO, SAMARINDA – Ketua DPRD Kota Samarinda, Helmi Abdullah, mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) seiring berlangsungnya musim kemarau yang berkepanjangan di Kalimantan Timur.
Imbauan tersebut disampaikan Helmi menyusul meningkatnya risiko kebakaran akibat minimnya curah hujan dalam beberapa waktu terakhir.
Menurutnya, kondisi cuaca saat ini perlu menjadi perhatian bersama agar kejadian karhutla tidak meluas dan menimbulkan dampak yang lebih besar.
“Dua hari yang lalu saya mengikuti zoom dari pemerintah pusat yang membahas dan memantau masalah lamanya tidak hujan. Jadi memang rawan kebakaran,” ujar Helmi, Rabu (26/8/2026).
Ia mencontohkan sejumlah kejadian kebakaran yang terjadi dalam beberapa hari terakhir di Kalimantan Timur.
Salah satunya kebakaran di wilayah Tenggarong serta kebakaran skala kecil yang sempat terjadi di kawasan Tol Samarinda-Balikpapan.
“Kemarin di Tenggarong ada terjadi kebakaran. Tiga sampai empat hari lalu di Tol Samarinda-Balikpapan juga ada kebakaran kecil,” katanya.
Karena itu, Helmi meminta masyarakat, khususnya yang tinggal di kawasan perkebunan, lahan terbuka, maupun permukiman padat penduduk, agar lebih berhati-hati dan tidak melakukan aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran.
Menurutnya, kondisi lahan yang kering akibat musim kemarau membuat api lebih mudah menyebar dan sulit dikendalikan apabila terjadi kebakaran.
“Himbauan kita kepada masyarakat, terutama yang berada di daerah perkebunan maupun kawasan padat penduduk, agar berhati-hati dan menjaga lingkungan supaya tidak terjadi kebakaran. Kalau musim kemarau panjang seperti ini, daerah yang gersang sangat rawan,” ujarnya.
Di internal DPRD, kata Helmi, persoalan potensi karhutla juga telah menjadi pembahasan dalam rapat pimpinan.
Para anggota dewan diminta memantau kondisi di daerah pemilihannya masing-masing dan segera melaporkan apabila ditemukan situasi yang berpotensi menimbulkan bencana.
“Kami sudah membicarakan dalam rapat pimpinan agar masing-masing anggota turun ke dapil memantau kondisi di lapangan. Kalau ada perkembangan yang mengkhawatirkan segera dilaporkan, kemudian diteruskan ke pemerintah kota, BPBD, hingga pemerintah pusat,” jelasnya.
Terkait kemungkinan penggunaan anggaran darurat apabila terjadi bencana, Helmi menegaskan pemerintah telah memiliki mekanisme dan kesiapan untuk merespons kondisi kedaruratan. Namun, ia berharap situasi tersebut tidak sampai terjadi.
“Kalau bicara kondisi darurat tentu sudah ada yang disiapkan. Tapi mudah-mudahan jangan sampai terjadi,” katanya.
Helmi berharap kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan dan mencegah munculnya titik api dapat menjadi langkah awal mengurangi risiko karhutla selama musim kemarau berlangsung.
Ia menilai pencegahan menjadi upaya paling efektif dibandingkan penanganan setelah kebakaran terjadi. (Adv/ml)
