Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Muhammad Novan Syahronny Pasie.
Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Muhammad Novan Syahronny Pasie.

Kualitas Sekolah Tak Merata, DPRD Samarinda Nilai SPMB Perlu Dibenahi

DIALOGIS.CO, SAMARINDA – Ketimpangan kualitas antarsekolah dinilai menjadi salah satu persoalan yang memengaruhi pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) di Samarinda. Kondisi tersebut membuat masyarakat cenderung berorientasi pada sekolah tertentu sehingga pemerataan peserta didik belum sepenuhnya tercapai.

Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Muhammad Novan Syahronny Pasie mengatakan, pembenahan SPMB perlu dilakukan bersamaan dengan upaya pemerataan kualitas sekolah. Menurutnya, perbaikan mekanisme penerimaan saja tidak cukup jika masih terdapat kesenjangan fasilitas dan layanan pendidikan antar sekolah.

“Yang paling utama adalah penyeragaman sekolah. Itu yang kami inginkan,” tegas Novan.

Ia menjelaskan, pelaksanaan SPMB di Samarinda tetap mengacu pada aturan pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan. Namun, penerapan aturan tersebut di tingkat daerah masih memiliki sejumlah kekurangan yang perlu dievaluasi.

“SPMB ini kan kita mengacu memang dari peraturan Menteri Pendidikan, kita mengikuti aturan nasional. Tapi memang di daerah kita ada beberapa kekurangan-kekurangan yang memang harus kita perbaiki,” kata Novan, Selasa (18/8/2026).

Salah satu hal yang menjadi perhatian DPRD adalah potensi kecurangan dan perbedaan perlakuan dalam proses penerimaan murid. Evaluasi diharapkan dapat membuat pelaksanaan SPMB lebih transparan serta memberikan kesempatan yang lebih adil bagi calon peserta didik.

“Insyaallah tahun depan kita akan lebih meminimalisir kecurangan-kecurangan, meminimalisir perbedaan-perbedaan,” ujarnya.

Menurut Novan, ketimpangan kualitas sekolah turut membentuk persepsi masyarakat terhadap pilihan sekolah. Ketika fasilitas dan layanan di satu sekolah dianggap lebih baik, masyarakat akan cenderung mengarahkan pilihan ke sekolah tersebut.

Kondisi itu pada akhirnya dapat memicu penumpukan calon peserta didik di sekolah tertentu, sementara sekolah lain kurang diminati.

Karena itu, pemerintah daerah bersama pihak terkait didorong memperkuat fasilitas, tenaga pendidik, serta kualitas layanan pendidikan secara lebih merata. Upaya tersebut dinilai penting agar masyarakat memiliki pilihan sekolah yang relatif setara.

Novan menegaskan, persoalan yang muncul dalam pelaksanaan SPMB tahun ini perlu menjadi bahan evaluasi untuk penyelenggaraan tahun berikutnya. Pembenahan sistem penerimaan harus berjalan beriringan dengan pemerataan kualitas sekolah agar setiap peserta didik memiliki kesempatan memperoleh pendidikan yang berkualitas tanpa bergantung pada sekolah tertentu. (Adv/ml)

Add-a-little-bit-of-body-text_20250929_225158_0000
IMG-20251107-WA0002
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR (3)

#Trending Artikel

Terpopuler

239_20250930_235813_0000

Latest Post