DIALOGIS.CO – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) kembali menunjukkan keseriusannya dalam memperkuat layanan kesehatan masyarakat di tingkat desa. Melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), Pemkab Kukar menargetkan pembangunan 14 unit Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) sepanjang tahun 2025 sebagai bagian dari komitmen nyata untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan dasar yang dapat diakses secara mudah oleh seluruh warga desa.
Program pembangunan Posyandu ini dirancang bukan sekadar untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur kesehatan secara fisik, tetapi juga sebagai langkah nyata dalam mendekatkan layanan dasar bagi ibu hamil, balita, serta upaya serius menekan angka stunting yang masih menjadi perhatian penting di daerah ini.
Posyandu yang akan dibangun diharapkan dapat menjadi pusat layanan kesehatan yang efektif dan efisien, sekaligus menjadi wadah edukasi masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang pentingnya kesehatan keluarga.
“Kalau untuk intervensi tentang pelayanan kesehatan itu tidak kena rasionalisasi. Posyandu tetap jalan karena ini menyangkut kesehatan dasar masyarakat, terutama anak-anak,” ujar Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pengembangan Ekonomi Desa DPMD Kukar, Asmi Riyandi Elvandar, Jumat (3/5/2025).
Pernyataan ini menegaskan bahwa di tengah penyesuaian anggaran yang harus dilakukan Pemkab Kukar akibat Perpres Nomor 1 Tahun 2025, sektor kesehatan tetap menjadi prioritas utama yang tidak mengalami pemangkasan anggaran demi menjaga kesinambungan pelayanan kesehatan dasar yang vital ini.
Elvandar menjelaskan bahwa pembangunan Posyandu dilakukan secara sistematis dan terencana. Saat ini, tim DPMD sedang melakukan pemetaan wilayah prioritas pembangunan Posyandu berdasarkan sejumlah parameter indikator, seperti kepadatan penduduk, kondisi geografis wilayah, serta tingkat kerawanan kesehatan masyarakat setempat.
Pendekatan berbasis data ini sangat penting agar program yang dilaksanakan nantinya tepat sasaran dan dapat mengatasi kesenjangan akses layanan kesehatan, terutama di daerah-daerah terpencil dan sulit dijangkau.
“Posyandu bukan hanya tempat timbang bayi. Di situ ada edukasi gizi, pemantauan ibu hamil, imunisasi, dan layanan kesehatan dasar lainnya. Kita ingin memastikan masyarakat bisa mendapat layanan yang layak, tak peduli mereka tinggal di mana,” tegasnya.
Hal ini menegaskan fungsi Posyandu sebagai pusat layanan terpadu yang memberikan berbagai macam layanan kesehatan penting bagi masyarakat desa.
Selain membangun fisik gedung Posyandu, pemerintah juga menyiapkan fasilitas pendukung yang memadai, seperti alat medis terkini, perlengkapan imunisasi yang lengkap, serta bahan-bahan edukasi yang diperlukan untuk kegiatan promotif dan preventif.
Menyadari pentingnya dukungan layanan kesehatan yang berkelanjutan, DPMD Kukar juga berencana menggandeng puskesmas keliling agar kegiatan Posyandu bisa rutin berjalan dan lebih menjangkau masyarakat di berbagai lokasi.
Pembangunan 14 Posyandu yang direncanakan sepanjang tahun 2025 ini merupakan bagian dari target jangka panjang untuk menciptakan desa sehat dan terwujudnya visi bebas stunting di Kukar.
Diharapkan Posyandu tidak hanya menjadi fasilitas kesehatan semata, tetapi juga menjadi pusat edukasi dan pelayanan kesehatan masyarakat desa yang berkelanjutan, mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara signifikan.
“Kalau layanan kesehatan dasar sudah merata, kita bisa bicara soal desa yang benar-benar mandiri dan sehat,” tutup Elvandar.
Pernyataan ini menggambarkan optimisme pemerintah daerah dalam mewujudkan cita-cita pembangunan desa yang sehat, mandiri, dan berdaya saing melalui penguatan layanan kesehatan dasar yang terintegrasi dan mudah diakses oleh semua warga desa. (Adv/fk)
