DIALOGIS.CO – Kutai Kartanegara (Kukar) memiliki potensi besar sebagai wilayah supplier pangan utama di Kalimantan Timur. Namun, untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan dukungan penuh dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim, terutama dalam hal pengendalian distribusi dan proteksi harga komoditas lokal.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kukar, Sunggono, menegaskan bahwa Pemkab Kukar telah melakukan berbagai upaya dalam memperkuat sektor pertanian. Namun, masih diperlukan intervensi kebijakan di tingkat provinsi agar stabilitas harga dan kesejahteraan petani tetap terjaga.
Menurutnya, tantangan utama yang dihadapi Kukar adalah sulitnya mengendalikan arus masuk bahan pokok dari luar daerah, yang dapat berdampak pada harga produk lokal.
“Barang-barang yang masuk ke Kukar tidak semuanya bisa kami kendalikan. Oleh karena itu, peran Pemprov sangat diperlukan untuk memastikan distribusi bahan pokok di Kaltim dapat dikelola dengan baik,” ujarnya.
Ia mencontohkan bahwa Kukar saat ini mampu memasok 40 persen kebutuhan beras di Kalimantan Timur. Namun, jika tidak ada kebijakan proteksi terhadap harga beras yang masuk dari luar daerah, maka petani Kukar akan kesulitan bersaing.
“Jika beras dari luar masuk dengan harga lebih rendah tanpa regulasi yang jelas, maka daya saing petani kita akan menurun. Ini berpotensi menimbulkan masalah di sektor pertanian lokal,” jelasnya.
Untuk mengatasi tantangan ini, Pemkab Kukar telah melakukan pemetaan wilayah potensial pertanian melalui program pembangunan pertanian berbasis kawasan. Saat ini, lima kecamatan telah ditetapkan sebagai zona prioritas, yaitu Muara Kaman, Sebulu, Tenggarong, Tenggarong Seberang, dan Loa Kulu, serta dua kecamatan tambahan, Marangkayu dan Kota Bangun.
“Target kami adalah memastikan penguatan sektor pertanian ini dapat diselesaikan dalam periode RPJMD yang berakhir pada tahun 2026,” tambahnya.
Pemkab Kukar berharap adanya dukungan konkret dari Pemprov Kaltim untuk memastikan kebijakan yang berpihak pada petani lokal, terutama dalam hal stabilitas harga dan regulasi distribusi pangan.
“Jika kebijakan ini dapat diterapkan secara optimal, Kukar tidak hanya mampu menjaga ketahanan pangan daerah, tetapi juga berkontribusi sebagai lumbung pangan utama di Kalimantan Timur,” pungkasnya.
Dengan strategi yang tepat dan sinergi antara pemerintah daerah dan provinsi, diharapkan sektor pertanian Kukar dapat semakin berkembang dan memberikan manfaat besar bagi masyarakat. (Adv/fk)
