DIALOGIS.CO – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) tengah merumuskan terobosan besar dalam layanan dasar masyarakat desa.
Salah satunya adalah reformasi menyeluruh terhadap sistem Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), yang saat ini masih terbagi berdasarkan kelompok sasaran.
Kebijakan tersebut akan dituangkan dalam Peraturan Bupati (Perbup) sebagai payung hukum yang menyatukan seluruh jenis Posyandu, mulai dari balita, remaja, lansia, hingga pos pembinaan terpadu, ke dalam satu identitas dan sistem pelayanan yang lebih terintegrasi.
“Posyandu akan disatukan namanya, tetapi pelayanannya tetap disesuaikan dengan kebutuhan siklus hidup warga. Artinya dari bayi sampai lansia, semua bisa dilayani dalam satu model terpadu,” ujar Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pengembangan Ekonomi Desa, Asmi Riyandi Elvandar, Rabu (30/04/2025).
Inisiatif ini bukan sekadar penyederhanaan nama. Pemkab Kukar juga ingin menjadikan Posyandu sebagai pintu masuk utama pelayanan masyarakat dengan mengintegrasikan enam Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang wajib dipenuhi oleh pemerintah daerah.
Keenamnya meliputi sektor kesehatan, pendidikan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, sosial, serta ketertiban dan keamanan.
“Posyandu ke depan tidak hanya berbicara soal timbang bayi. Kami ingin ini jadi simpul pelayanan sosial dan pembangunan masyarakat secara menyeluruh. Karena itu, peran lintas OPD harus diselaraskan,” jelas Elvandar.
Untuk mendukung kebijakan ini, DPMD tengah memetakan kebutuhan desa dan kelurahan serta melakukan dialog intensif dengan sejumlah OPD terkait.
Tujuannya agar setiap bentuk pelayanan yang diberikan melalui Posyandu sesuai dengan kebutuhan spesifik masyarakat di tiap wilayah.
Elvandar menekankan bahwa pendekatan ini akan memperkuat basis komunitas, memudahkan warga mengakses layanan publik dari satu titik, serta meningkatkan efektivitas program-program pemerintah daerah.
“Posyandu akan menjadi ujung tombak pelayanan sosial yang lebih inklusif dan menyeluruh. Kami ingin masyarakat Kukar merasakan bahwa pembangunan benar-benar hadir dari level paling dasar,” tutupnya. (Adv/fk)
