DIALOGIS.CO – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) saat ini tengah bersiap untuk mengikuti lomba Posyandu tingkat provinsi.
Namun, tahun ini ada yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Penilaian tidak lagi sekadar berfokus pada pelayanan dan inovasi Posyandu terbaik, melainkan pada sejauh mana Posyandu di desa dan kelurahan telah mengimplementasikan 6 Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai Permendagri Nomor 13 Tahun 2024.
Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pengembangan Ekonomi Desa DPMD Kukar, Asri Riyandi Elvandar, mengungkapkan bahwa saat ini pihaknya belum menentukan siapa yang akan mewakili Kukar dalam lomba tersebut.
“Kami masih mencari lokus dulu, karena tidak semua desa atau kelurahan sudah mentransformasi Posyandunya agar sesuai dengan 6 SPM,” jelasnya saat ditemui di Kantor DPMD Kukar, Tenggarong, Kamis (8/5/2025).
Proses penentuan lokus ini menjadi krusial karena keterbatasan waktu dan kesiapan desa. Menurut Asri Riyandi Elvandar, jika tetap dilakukan lomba dengan mekanisme seperti tahun-tahun sebelumnya, tidak semua Posyandu akan memenuhi syarat.
Oleh karena itu, penunjukan peserta dilakukan langsung berdasarkan kesiapan dan legalitas kelembagaan Posyandu.
“Yang pertama kami cari adalah desa atau kelurahan yang sudah memiliki Posyandu dengan legalitas kelembagaan yang jelas. Artinya, sudah dibentuk kepengurusannya, menjalankan enam bidang pelayanan, dan memiliki tim pembina Posyandu,” ungkapnya.
Transformasi Posyandu ini memang merupakan kebijakan baru yang menuntut kesiapan menyeluruh, baik dari sisi regulasi maupun implementasi di lapangan.
Selain memberikan pelayanan dasar, Posyandu kini diharapkan menjadi institusi terstruktur yang menjalankan fungsi lintas sektor secara terintegrasi.
“Untuk bisa ikut lomba tahun ini, setiap Posyandu harus memenuhi semua bidang itu,” katanya.
Selain itu Asri Riyandi Elvandar mengungkapkan pemetaan Posyandu ini pun dilakukan dengan hati-hati.
“Tidak baik jika kita asal tunjuk Posyandu yang belum siap. Kami ingin peserta dari Kukar memang betul-betul representatif, siap secara sistem dan substansi,” tegasnya.
Selain kesiapan layanan, aspek kelembagaan seperti keberadaan tim pembina Posyandu juga menjadi penilaian penting. Tim ini berjenjang dari tingkat nasional hingga desa atau kelurahan.
“Pembentukan tim pembina Posyandu ini menjadi bagian dari upaya konsolidasi kelembagaan agar Posyandu tidak hanya kuat di struktur, tetapi juga aktif secara fungsional,” tambah Asri.
Dengan strategi ini, Kukar tidak hanya ingin sekadar mengikuti lomba, tetapi juga memastikan bahwa peningkatan kualitas Posyandu berjalan beriringan dengan kebijakan nasional. Diharapkan, dari proses ini, akan muncul percontohan Posyandu yang mampu mendorong desa lain untuk segera bertransformasi.
“Intinya, kita ingin memastikan bahwa setiap langkah yang diambil benar-benar membangun sistem pelayanan dasar masyarakat yang berkelanjutan,” tutup Asri Riyandi Elvandar. (Adv/fk)
