DIALOGIS.CO, SANGATTA – Anggota DPRD Kabupaten Kutai Timur (Kutim) Komisi B, Faisal Rachman, mengungkapkan sebuah realitas fiskal yang telah berlangsung puluhan tahun: APBD daerah masih sangat bergantung pada penerimaan dari sektor batu bara. Kondisi ini dinilai perlu segera diatasi secara serius dan sistematis untuk menciptakan kemandirian fiskal yang berkelanjutan dan tidak mudah goncang oleh fluktuasi harga komoditas global. Ketergantungan yang dalam pada satu sektor primer ini dianggap sebagai kerentanan strategis bagi masa depan ekonomi daerah.
“Nah, memang sejauh ini, sudah 26 tahun Kutai Timur berdiri, dana kekuatan APBD kita itu masih ditopang oleh kekuatan dana bagi hasil dari Batu Bara,” ujar Faisal. Pernyataan ini bukan sekadar menggambarkan kondisi tahun berjalan, tetapi menyoroti sebuah pola yang telah mengakar selama lebih dari seperempat abad sejak pembentukan kabupaten. Frasa “ditopang oleh kekuatan dana bagi hasil” menggarisbawahi bahwa struktur pendapatan daerah sangat bertumpu pada mekanisme bagi hasil sumber daya alam, yang sifatnya tidak menentu dan suatu saat akan menipis seiring dengan berkurangnya cadangan batu bara.
Faisal menyatakan bahwa ketergantungan yang telah berlangsung selama 26 tahun tersebut merupakan sebuah tantangan struktural besar yang harus segera dicarikan solusinya. Menurutnya, kondisi ini tidak boleh lagi dibiarkan berlarut-larut karena dapat mempengaruhi stabilitas dan prediktibilitas anggaran daerah. Ketika harga batu bara di pasar internasional mengalami penurunan, seperti yang pernah terjadi beberapa kali dalam sejarah, pendapatan daerah akan langsung terpukul, yang berimbak pada berkurangnya kemampuan pemerintah untuk mendanai program-program pembangunan dan pelayanan publik. “Nah, ini harus terus kita kurangi ketergantungan ini.” Seruan untuk “mengurangi ketergantungan” ini adalah pengakuan jujur akan adanya masalah mendasar dan komitmen untuk melakukan koreksi arah kebijakan ekonomi daerah.
Ia menekankan pentingnya mencari dan mengimplementasikan solusi strategis yang konkret untuk secara bertahap melepaskan ketergantungan dari sumber pendapatan yang tidak terbarukan tersebut. Langkah-langkah nyata dan terencana sangat diperlukan untuk membangun pondasi ekonomi yang lebih mandiri, beragam, dan berkelanjutan bagi masyarakat dan pemerintah daerah. “Bagaimana caranya kita supaya keluar dari ketergantungan ini dan masyarakat bisa mandiri.” Pertanyaan retoris “bagaimana caranya” ini menyiratkan perlunya pemikiran ulang yang mendalam, inovasi kebijakan, dan kemauan politik yang kuat dari semua pihak untuk melakukan transformasi ekonomi. Tujuan akhirnya adalah kemandirian masyarakat, di mana kesejahteraan tidak lagi bergantung pada siklus komoditas, tetapi pada produktivitas dan kreativitas ekonomi lokal yang beraneka ragam.
Pernyataan ini menguatkan komitmennya yang konsisten untuk mendorong diversifikasi ekonomi, yang sejalan dengan visi pengembangan agribisnis dan ekonomi kerakyatan yang pernah digagas sebelumnya. Upaya kolektif dan terpadu dari seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, legislatif, pelaku usaha, dan komunitas, sangat diperlukan untuk mentransformasi struktur pendapatan daerah secara fundamental. Dengan demikian, kesejahteraan masyarakat Kutai Timur tidak lagi digantungkan sepenuhnya pada kinerja sektor ekstraktif yang fluktuatif dan suatu saat akan habis, tetapi pada fondasi ekonomi yang lebih beragam, inklusif, dan berkelanjutan untuk generasi mendatang. Momen 26 tahun ini diharapkan menjadi titik balik untuk memulai babak baru pembangunan ekonomi Kutim yang lebih mandiri dan tahan banting. (Adv/jn)
