DIALOGIS.CO, SANGATTA – Gangguan listrik secara tiba-tiba yang terjadi di beberapa wilayah Kota Sangatta dalam beberapa minggu terakhir menjadi perhatian publik. Menanggapi kondisi ini, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) menyatakan bahwa mereka belum menerima aduan resmi secara langsung dari masyarakat mengenai persoalan pemadaman listrik yang kerap terjadi. Situasi ini menimbulkan pertanyaan tentang efektivitas saluran komunikasi antara warga dan lembaga perwakilan mereka, terutama dalam menangani masalah layanan dasar yang langsung berdampak pada kehidupan sehari-hari.
Pernyataan ini disampaikan oleh Pandy Widiarto, anggota Komisi C DPRD Kutim yang membidangi urusan infrastruktur, termasuk di dalamnya sektor energi dan kelistrikan. Menurutnya, tanpa adanya laporan resmi, langkah verifikasi dan penindaklanjutan formal oleh dewan menjadi terkendala. Hal ini menunjukkan bahwa dalam mekanisme kelembagaan, sebuah permasalahan, meskipun dirasakan secara luas, memerlukan pengaduan prosedural untuk dapat ditindaklanjuti secara resmi.
“Baik sejauh ini kami sih di DPR belum ada menerima keluhan langsung dari masyarakat secara resmi,” ujar Pandi kepada media di Sangatta. Ia menambahkan, “Belum ada juga saya lihat pemberitahuannya.” Pernyataan langsung ini mengonfirmasi adanya kesenjangan informasi antara apa yang terjadi di lapangan dengan apa yang secara formal diterima oleh dewan. Kesenjangan ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk ketidaktahuan masyarakat tentang mekanisme pengaduan atau anggapan bahwa laporan tidak akan membuahkan hasil.
Keterangan dari legislator ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara pengalaman riil warga di lapangan dengan laporan formal yang seharusnya menjadi dasar intervensi lembaga legislatif. Meski keluhan mungkin beredar di tingkat komunitas atau media sosial, proses formal untuk meminta pertanggungjawaban penyedia layanan listrik, dalam hal ini PLN, memerlukan saluran pengaduan yang resmi. Keluhan di media sosial, meski viral, seringkali tidak memiliki kekuatan formal untuk memicu investigasi atau permintaan pertanggungjawaban dari pihak berwenang.
Lebih lanjut, Pandy menyatakan kesiapannya untuk menindaklanjuti setiap laporan yang masuk jika gangguan tersebut dikonfirmasi benar terjadi. Rencana tindak lanjut ini menunjukkan fungsi pengawasan yang diemban oleh komisi terkait terhadap pelayanan publik di daerah. Komitmen ini merupakan bagian dari tugas pokok DPRD untuk melakukan kontrol atas kinerja pemerintahan dan layanan publik yang diberikan kepada masyarakat.
“Tapi kalau memang ternyata faktanya ada gangguan kelistrikan nanti akan coba kami konfirmasi kepada pihak terkait dalam hal ini PLN,” jelasnya. Pernyataan ini menegaskan langkah konkret yang akan diambil, yaitu melakukan konfirmasi langsung kepada penyedia layanan. Ini adalah prosedur standar yang penting untuk memastikan bahwa informasi yang diterima akurat sebelum dewan mengambil langkah-langkah lebih lanjut, seperti meminta klarifikasi resmi atau mengeluarkan rekomendasi.
Komitmen untuk melakukan konfirmasi kepada PLN menegaskan peran DPRD sebagai jembatan antara masyarakat dan eksekutif, termasuk perusahaan milik negara. Melalui fungsi ini, dewan dapat memfasilitasi dialog dan meminta kejelasan mengenai langkah-langkah penanganan yang dilakukan. Peran mediasi ini sangat krusial untuk menjembatani keluhan masyarakat dengan mekanisme teknis dan birokratis di tubuh PLN.
Di akhir pernyataannya, Pandy menyampaikan harapannya agar persoalan ini dapat segera menemui titik terang. Penyelesaian yang cepat dinilai penting untuk menjaga stabilitas pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Listrik yang andal bukan lagi sekadar kebutuhan sekunder, melainkan telah menjadi tulang punggung aktivitas rumah tangga, pendidikan, dan ekonomi warga.
“Mudah-mudahan problem mungkin yang terjadi bisa segera diselesaikan agar kebutuhan dasar masyarakat bisa terpenuhi dan tidak terganggu,” pungkas Pandy. Harapan ini merefleksikan tujuan akhir dari seluruh proses ini, yaitu terpenuhinya hak dasar masyarakat atas layanan listrik yang stabil.
Pernyataan legislator ini sekaligus mengingatkan peran serta masyarakat dalam menyampaikan aspirasi secara prosedural. Untuk memicu tindakan formal dari dewan, partisipasi aktif warga melalui saluran pengaduan yang tersedia menjadi krusial. Tanpa laporan resmi, klaim mengenai gangguan layanan akan sulit untuk ditindaklanjuti secara struktural ke pihak Perusahaan Listrik Negara (PLN). Oleh karena itu, sosialisasi tentang cara menyampaikan pengaduan resmi kepada DPRD atau langsung kepada PLN perlu ditingkatkan.
Kejadian ini menyoroti pentingnya sinergi antara masyarakat, lembaga perwakilan, dan penyedia layanan dalam mengatasi masalah utilitas publik. Gangguan listrik yang berulang tidak hanya mengganggu kenyamanan, tetapi juga berpotensi mengganggu aktivitas ekonomi dan sosial warga Sangatta. Oleh karena itu, penanganan yang sistematis dan responsif sangat dibutuhkan untuk memastikan keandalan pasokan listrik di wilayah tersebut. Kolaborasi tiga pilar inilah yang pada akhirnya dapat memastikan bahwa layanan publik berjalan dengan baik dan keluhan masyarakat dapat ditangani dengan cepat dan tepat. (Adv/jn)
