DIALOGIS.CO, SANGATTA — Warga Kutai Timur (Kutim) kini menikmati kemudahan baru dalam mengurus administrasi dan perizinan berkat beroperasinya Mal Pelayanan Publik (MPP) Kutim. Pusat layanan terpadu ini menghadirkan 132 jenis layanan dari berbagai instansi dalam satu lokasi yang mudah dijangkau.
Dengan konsep “semua layanan dalam satu atap,” MPP Kutim menggabungkan berbagai instansi strategis seperti Samsat, BPJS, Imigrasi, Kementerian Agama, Pos Indonesia, Kejaksaan, hingga Dinas Kesehatan.
Warga dapat mengurus berbagai keperluan mulai dari PBG (Persetujuan Bangunan Gedung), SLF (Sertifikat Laik Fungsi), PKKPR, hingga izin usaha dan tenaga kesehatan tanpa perlu berpindah-pindah kantor.
Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman menjelaskan bahwa layanan digital juga disediakan melalui platform MPP Digital. “Kini masyarakat bisa mengakses layanan dari rumah. Hanya konsultasi tertentu yang tetap memerlukan tatap muka,” katanya.
Sementara Menteri PAN-RB Rini Widyantini, yang meresmikan MPP ini bersama 10 daerah lain, menekankan pentingnya aksesibilitas layanan publik. “MPP dirancang agar semua warga, tanpa terkecuali, mendapat layanan cepat dan ramah,” ucapnya.
Selain pelayanan, MPP Kutim juga menjadi simbol perubahan budaya kerja birokrasi. Wakil Bupati Mahyunadi menyebutkan bahwa ASN kini dituntut memberikan pelayanan prima dengan orientasi kepuasan masyarakat.
Sebagai wujud keseriusan, Pemkab Kutim tengah menyiapkan gedung MPP permanen berlantai tiga di lahan 1,7 hektare. Pembangunan yang telah mencapai 25 persen itu akan menjadi pusat integrasi layanan publik terbesar di Kalimantan Timur bagian timur.
Hadirnya MPP diharapkan mampu mempercepat pelayanan, memangkas waktu antrean, dan mengurangi biaya administrasi. “Ini bukan sekadar inovasi, tapi solusi konkret untuk mendekatkan pemerintah dengan rakyat,” tutur Ardiansyah.
Dengan sistem terintegrasi ini, Kutim menegaskan diri sebagai kabupaten yang tak hanya tangguh secara ekonomi, tetapi juga adaptif terhadap kebutuhan masyarakat modern. (adv/prokopimkutim/jn)
