DIALOGIS.CO – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) terus menunjukkan komitmennya dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel.
Salah satu upaya nyata ditunjukkan melalui kegiatan Pendampingan Pengisian Kertas Kerja Penilaian Mandiri Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi Tahun 2025 yang digelar di Ruang Serbaguna Dispora, Kompleks Olahraga Aji Imbut, Tenggarong Seberang, Kamis (29/5/2025).
Kegiatan ini menghadirkan para asesor dari seluruh perangkat daerah dan perwakilan kecamatan se-Kukar. Mereka mengikuti pendampingan yang difokuskan pada peningkatan pemahaman tentang pengendalian intern serta penguatan peran dalam menjaga kualitas tata kelola pemerintahan daerah.
Mewakili Bupati Kukar Edi Damansyah, kegiatan dibuka oleh Asisten II Sekretariat Daerah Kukar, Ahyani Fadianur Diani. Dalam sambutannya, ia menekankan bahwa SPIP bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan fondasi penting untuk menciptakan pemerintahan yang bertanggung jawab dan adaptif terhadap berbagai risiko.
“Filosofi dari kegiatan ini adalah menciptakan lingkungan pengendalian yang baik melalui identifikasi dan pengelolaan risiko serta aktivitas pengendalian yang tepat. Semua itu dilakukan untuk mencapai tujuan organisasi secara terukur dan bertanggung jawab,” ujarnya.
Menurut Ahyani, penerapan SPIP terintegrasi tidak hanya menjadi instrumen pengukuran kinerja administratif, tetapi juga memperkuat fungsi pengawasan internal.
Sistem ini memungkinkan adanya deteksi dini terhadap potensi penyimpangan anggaran sehingga kebijakan yang diambil Pemkab Kukar dapat dipertanggungjawabkan dari sisi anggaran, aturan, hingga etika publik.
“SPIP membantu kita mengidentifikasi titik-titik rawan yang dapat menimbulkan kerugian negara. Mekanisme pengendalian seperti ini penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintah,” tegasnya.
Ia menambahkan, tata kelola pemerintahan tidak bisa dilepaskan dari keterpaduan tiga pilar utama yaitu SPIP, manajemen risiko, dan manajemen kinerja. Sinergi ketiganya sangat penting agar program pembangunan dapat berjalan tepat sasaran.
“SPIP mengendalikan risiko, manajemen risiko membantu memetakan ancaman dan peluang, sedangkan manajemen kinerja memastikan target pembangunan tercapai. Ketiganya harus berjalan sinergis,” imbuhnya.
Ahyani juga mengingatkan bahwa para asesor yang hadir bukan sekadar peserta, tetapi aktor penting dalam memastikan kualitas pengendalian intern di masing-masing perangkat daerah. Ia meminta agar seluruh peserta mengikuti kegiatan dengan serius dan penuh tanggung jawab.
“Saya minta para asesor serius mengikuti kegiatan ini, karena tanggung jawab mereka besar dalam menjaga akuntabilitas pemerintahan. SPIP yang diisi dengan baik akan membantu Pemkab meningkatkan level penilaian dan reputasi tata kelola pemerintahan kita,” ucapnya.
Ia menutup sambutannya dengan mengajak seluruh pihak menjadikan kegiatan ini sebagai momentum penguatan budaya kerja bersih, profesional, dan akuntabel di lingkup Pemkab Kukar.
“Dengan kerja bersama, Kukar bisa menjadi contoh tata kelola pemerintahan yang unggul dan akuntabel,” tutupnya. (Adv/fk)
