DIALOGIS.CO, KUTAI TIMUR — Upaya Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) dalam membangun tata kelola desa berbasis data presisi semakin nyata. Melalui Bimtek Pemetaan dan Pengolahan Data Geospasial, Pemkab Kutim bekerja sama dengan akademisi dari Institut Pertanian Bogor (IPB) untuk memperkuat pemahaman aparatur daerah terhadap teknologi spasial modern.
Kegiatan yang digelar di Hotel Aston Samarinda ini diikuti 364 peserta yang terdiri dari aparatur desa, kelurahan, kecamatan, serta perangkat daerah.
Prof. Sofian Sjaf, Dekan Fakultas Ekologi Manusia IPB sekaligus penggagas Data Desa Presisi, menjadi narasumber utama. Ia menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah dan perguruan tinggi untuk menciptakan sistem data yang akurat.
“Data adalah dasar dari setiap keputusan. Dengan data yang presisi, arah pembangunan akan lebih efisien dan sesuai kebutuhan masyarakat,” jelasnya.
Sekda Kutim Rizali Hadi dalam sambutannya menyebut, program ini merupakan bagian dari transformasi digital pemerintahan daerah. Ia menilai penguasaan data geospasial bukan sekadar pelatihan teknis, tetapi investasi pengetahuan bagi masa depan tata kelola Kutai Timur.
“Melalui Desa Presisi, kita bisa memetakan potensi ekonomi, sosial, dan lingkungan setiap wilayah. Ini akan menjadi landasan kebijakan pembangunan yang lebih objektif,” katanya.
Plt Asisten Pemerintahan Umum dan Kesra, Trisno, menambahkan bahwa kegiatan ini merupakan dukungan terhadap tiga dari 50 program prioritas Bupati dan Wakil Bupati Kutim: PTSL, Pelepasan Kawasan Hutan, dan Desa Presisi.
Dengan wilayah seluas lebih dari 35 ribu kilometer persegi, Kutim memiliki tantangan tersendiri dalam pemetaan data. Kehadiran teknologi geospasial diharapkan menjadi solusi untuk membaca potensi wilayah secara akurat — mulai dari sektor pertanian di Kaliorang, perikanan di Sangkulirang, hingga kehutanan di Bengalon. Bimtek ini menegaskan komitmen Pemkab Kutim untuk membangun desa berbasis data, dengan sinergi antara ilmu pengetahuan dan kebijakan publik. (adv/prokopimkutim/jn)
