DIALOGIS.CO, SAMARINDA – Memperingati Hari Buruh pada 1 Mei, Sekretaris Komisi IV DPRD Kalimantan Timur, Darlis Pattalongi, menyampaikan keprihatinannya terhadap kondisi buruh yang dinilainya masih jauh dari standar kesejahteraan yang layak.
Menurut Darlis, momentum ini seharusnya menjadi pengingat bahwa kesejahteraan buruh bukan sekadar wacana, melainkan tanggung jawab bersama antara pemerintah, perusahaan, dan pemangku kepentingan lainnya. Ia menekankan pentingnya peran aktif pemerintah dalam menjembatani komunikasi dan koordinasi antara perusahaan dan para pekerja.
“Kesejahteraan buruh kita sekarang masih di bawah standar. Kami berharap agar pemerintah bisa berkomunikasi lebih intensif kepada para pengusaha kita agar bisa mencari solusi sehingga kesejahteraan buruh bisa meningkat. Harapan kita begitu,” jelas Darlis saat ditemui, pada Rabu (30/05/2025)
Menurutnya, peningkatan kesejahteraan buruh seharusnya menjadi perhatian bersama antara pemerintah dan pengusaha. Salah satu langkah yang diusulkan adalah dengan meningkatkan komponen pendapatan buruh secara bertahap. Namun demikian, peningkatan itu harus dibarengi dengan upaya menekan biaya produksi yang ditanggung pengusaha, agar tidak memberatkan sektor usaha.
“Pertama adalah komponen pendapatan buruh harus ditingkatkan. Seiring dengan itu, agar komponen pendapatan buruh bisa ditingkatkan, maka biaya-biaya kos produksi para pengusaha kita juga harus ditekan. Seperti misalnya memperpendek birokrasi perizinan, kemudian menghilangkan biaya-biaya yang tidak perlu, yang menjadi beban pengusaha. Kalau itu berhasil kita tekan, maka bisa dilarikan untuk peningkatan pendapatan para buruh. Struktur pendapatannya bisa ditingkatkan,” papar Darlis Pattalongi.
Darlis sapaan akrabnya menegaskan bahwa selama biaya-biaya non-operasional, seperti rumitnya birokrasi dan pungutan tak perlu, masih membebani pengusaha, maka kenaikan upah buruh akan sulit direalisasikan. Oleh karena itu, pemerintah diharapkan memainkan peran politiknya dengan memberikan kompensasi kepada pengusaha melalui penyederhanaan perizinan dan pengurangan biaya tambahan.
“Kalau biaya-biaya yang non-operasional itu bisa kita hilangkan, bisa kita tekan serendah mungkin dari pemerintah, misalnya memotong rantai birokrasi, maka itu bisa menjadi instrumen untuk meningkatkan struktur pendapatan buruh. Harapan kita seperti itu,” ungkapnya.
Sebagai penutup, ia menekankan pentingnya keseimbangan antara kepentingan buruh, pengusaha, dan pemerintah agar tercipta kondisi yang saling menguntungkan.
“Jadi ada kompensasi antara pemerintah dan perusahaan. Misalnya biaya pengurusan segala macam itu ditekan serendah mungkin, kemudian near cost misalnya kan? Nah kompensasinya adalah struktur pendapatan buruh ditambah, maka kesejahteraan buruh akan menaik. Harapan kita seperti itu,” tandasnya. (Adv/ina)
