DIALOGIS.CO, SANGATTA – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) mendapatkan dorongan dan desakan yang kuat dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat untuk segera menyusun dan menyelesaikan perencanaan yang matang, komprehensif, dan berbasis data terkait program perbaikan infrastruktur jalan secara menyeluruh. Fokus utama yang secara khusus ditekankan adalah penanganan segera dan prioritas terhadap ruas-ruas jalan yang kondisinya dinilai paling mengkhawatirkan, kritis, dan telah mengganggu aktivitas ekonomi serta mobilitas masyarakat secara signifikan.
Pandi Widiarto, Anggota DPRD Kutai Timur dari Komisi C yang membidangi urusan infrastruktur dan tata ruang, dengan tegas menyatakan bahwa pihaknya secara aktif dan konsisten mengawal seluruh proses perencanaan teknis dan penganggaran ini di tingkat eksekutif. Fungsi pengawasan, penyerapan aspirasi, dan penganggaran DPRD diwujudkan secara nyata melalui desakan kepada pemerintah daerah untuk segera memiliki peta jalan (roadmap) yang jelas, terukur, dan berorientasi pada kebutuhan mendesak masyarakat.
“Dari komisi C Kami mendorong banyak-banyak perencanaan jalan jalan mana yang prioritas,” ujar Pandi.
Pernyataan politis ini secara tegas menegaskan peran strategis dan konstitusional DPRD dalam memastikan bahwa anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) dialokasikan secara proporsional dan berprioritas tinggi untuk program-program infrastruktur jalan yang benar-benar dibutuhkan dan dapat dirasakan langsung dampaknya oleh masyarakat. Tanpa perencanaan yang baik, terintegrasi, dan partisipatif, penanganan infrastruktur jalan berisiko tinggi dilakukan secara tambal sulam, reaktif, dan tidak menyelesaikan permasalahan secara fundamental dan berkelanjutan.
Pandi lebih lanjut menekankan bahwa kriteria utama dan pertimbangan mendasar dalam menentukan skala prioritas perbaikan jalan adalah tingkat dan status kerusakan suatu ruas jalan secara objektif dan terukur. Jalan-jalan yang telah mengalami kerusakan parah, membahayakan keselamatan pengguna jalan, dan bersifat vital untuk akses ekonomi, distribusi logistik, serta mobilitas sosial masyarakat harus mendapatkan perhatian utama dan penanganan yang lebih cepat dan serius.
Dorongan strategis dari dewan secara khusus difokuskan pada identifikasi dan pemetaan “jalan mana yang prioritas yang saat ini rusak parah,” tambahnya dengan penekanan khusus pada aspek urgensi dan kritikalitas penanganan.
Penetapan skala prioritas berdasarkan tingkat kerusakan yang parah dan dampak sosio-ekonominya yang luas ini dianggap sebagai langkah yang paling rasional, akuntabel, dan tepat sasaran, terlebih dalam konteks keterbatasan kapasitas anggaran yang dimiliki pemerintah daerah. Pendekatan berbasis data, urgensi, dan dampak ini diharapkan dapat memaksimalkan efektivitas dan manfaat perbaikan jalan terhadap kelancaran arus logistik, pertumbuhan perekonomian lokal, serta kenyamanan dan keselamatan berkendara seluruh warga.
Dengan adanya desakan dan pengawasan konstruktif yang terus-menerus ini, diharapkan pemerintah daerah dapat segera menyusun daftar prioritas perbaikan jalan yang komprehensif, transparan, dan partisipatif. Langkah konkret dan strategis ini dinilai sangat penting dan mendesak sebagai dasar perencanaan teknis dan penganggaran yang akuntabel untuk mengalokasikan anggaran secara tepat pada tahun-tahun mendatang, sehingga proses pembenahan infrastruktur transportasi di Kutai Timur dapat berjalan secara sistematis, terencana, efektif, efisien, dan berkelanjutan. (Adv/jn)
