DIALOGIS.CO – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) berkomitmen untuk terus memperkuat pembangunan yang menyentuh langsung masyarakat, salah satunya melalui program berbasis Rukun Tetangga (RT).
Dalam masa kepemimpinan Bupati Kukar terpilih periode 2025–2030, program ini direncanakan akan mengalami peningkatan nilai hingga Rp150 juta per RT.
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kukar menyatakan kesiapannya menyambut perluasan program tersebut.
Kepala DPMD Kukar, Arianto, menegaskan bahwa selama ini program berbasis RT dengan anggaran Rp50 juta telah berjalan cukup efektif dalam membantu pembangunan di lingkungan masyarakat.
“Kalau nanti dalam APBD Perubahan 2025 bisa dilaksanakan, kami siap menjalankannya,” ujar Arianto saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa (29/4/2025).
Ia menjelaskan, perubahan nilai tentu memerlukan kesiapan teknis yang matang. DPMD Kukar masih menunggu arahan resmi dari Bupati terpilih, termasuk soal regulasi dan petunjuk teknis pelaksanaan yang baru.
“Kami akan mengikuti arahan pimpinan. Saat ini kami sedang menyusun kesiapan dari segi juknis, menu kegiatan, hingga skema pelaksanaan yang sesuai,” tambahnya.
Program berbasis RT menjadi salah satu wajah dari pembangunan partisipatif di Kukar. Meski bantuan Rp50 juta selama ini cukup membantu, Arianto mengakui bahwa keinginan masyarakat untuk percepatan pembangunan sering kali melebihi kapasitas yang ada.
“Kalau menurut keinginan masyarakat tentu selalu kurang. Tapi kita selalu sampaikan bahwa ada batasan kewenangan di setiap tingkatan pemerintahan, termasuk di level RT,” jelasnya.
Ia menilai, apabila program ini jadi ditingkatkan nilainya, akan berdampak besar terhadap kegiatan pemberdayaan dan penguatan sumber daya manusia (SDM) di tingkat paling bawah.
“Kami dorong seluruh RT untuk memaksimalkan program ini, tidak hanya untuk infrastruktur, tetapi juga untuk kegiatan pemberdayaan yang bisa meningkatkan kualitas hidup masyarakat,” tutup Arianto. (Adv/fk)
