DIALOGIS.CO – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menggelar Rapat Koordinasi (Rakoor) Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kukar untuk membahas strategi pengendalian inflasi menjelang Idul Fitri 1446 H.
Kegiatan yang berlangsung Selasa (25/3/2025) ini dihadiri oleh unsur Forkopimda, perbankan, dunia usaha, serta instansi terkait yang berperan dalam pengelolaan ekonomi daerah.
Sekretaris Daerah Kukar, Sunggono, yang mewakili Bupati Edi Damansyah, menegaskan bahwa rakoor ini bertujuan memastikan langkah pengendalian inflasi berjalan efektif dan terkoordinasi.
“Forum ini menjadi bagian dari upaya menjaga stabilitas ekonomi di Kukar, terutama menjelang Idul Fitri. Ada empat aspek utama yang harus kita pastikan, yaitu keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, serta komunikasi efektif kepada masyarakat,” ujarnya.
Pemerintah Kukar telah menyiapkan berbagai langkah, di antaranya operasi pasar murah, sidak bersama Polres dan dinas terkait, serta pelaporan harga dan stok ke Kementerian Dalam Negeri.
Selain itu, pemerintah juga mengalokasikan anggaran dari APBD untuk subsidi transportasi operasi pasar dan penggunaan Belanja Tidak Terduga (BTT) guna mengurangi dampak inflasi.
“Dana BTT dapat digunakan untuk subsidi angkutan barang dan orang, bantuan sosial, serta perbaikan jalan akibat bencana yang menghambat distribusi,” jelas Sunggono.
Dalam menjaga stabilitas harga dan kelancaran pasokan pangan selama Ramadan dan Idul Fitri, pemerintah akan memperketat pemantauan harga komoditas utama, berkoordinasi dengan Satgas Pangan, serta mengoptimalkan intervensi pasar.
Selain itu, pemerintah mengajak masyarakat untuk tidak melakukan panic buying dan berbelanja secara bijak sesuai Seruan Bersama Pemprov Kaltim, BI Kaltim, MUI Kaltim, dan Kanwil Kemenag Kaltim.
Rakoor ini juga membahas kesiapan arus mudik Lebaran 2025, termasuk koordinasi Dinas Perhubungan dengan Polres Kukar untuk memastikan kelancaran lalu lintas, pembentukan Posko Lebaran, serta pengawasan angkutan umum. Dinas Perhubungan diminta melakukan uji KIR berkala untuk bus dan kendaraan antar kota, serta memastikan kapal angkutan umum memiliki pelampung keselamatan yang memadai.
Sunggono berharap forum ini dapat menjadi wadah koordinasi untuk menjaga stabilitas harga dan memastikan pasokan pangan tetap aman.
“Dengan kerja sama yang kuat, kita bisa memastikan kebutuhan masyarakat terpenuhi dengan harga yang stabil,” tegasnya.
Pemerintah Kukar juga mengapresiasi seluruh pihak yang terlibat dalam pengendalian inflasi dan kesiapan menghadapi Idul Fitri.
“Semoga inflasi tahun ini dapat terkendali dengan baik, sehingga roda perekonomian tetap berjalan sesuai harapan,” tutupnya.
Dengan sinergi antara pemerintah daerah, Forkopimda, dan pemangku kepentingan lainnya, diharapkan stabilitas harga dan kelancaran distribusi pangan dapat terus terjaga demi kesejahteraan masyarakat Kukar. (Adv/fk)
