DIALOGIS.CO, BALIKPAPAN – Rapat Koordinasi Pencegahan Korupsi Wilayah Kalimantan Timur (Kaltim) 2025 yang digelar di Balikpapan bukan sekadar agenda formal tahunan. Forum tersebut menjadi ajang refleksi moral dan konsolidasi integritas bagi seluruh kepala daerah di provinsi kaya sumber daya ini.
Ketua KPK Setyo Budiyanto hadir langsung memberi pesan mendalam: APBD adalah amanah rakyat, bukan milik pejabat. Ia menegaskan, penyalahgunaan anggaran daerah bukan hanya pelanggaran hukum, tapi juga pengkhianatan terhadap kepercayaan publik.
“Setiap satu rupiah uang rakyat harus dikelola dengan hati-hati, transparan, dan bertanggung jawab,” ujar Setyo dalam sambutannya.
Kehadiran KPK di Balikpapan juga menandai peluncuran sistem baru MCSP (Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention) yang menggantikan sistem MCP. Inovasi ini menambah indikator pencegahan korupsi menjadi 113, mencakup delapan sektor utama pemerintahan.
Selain memperkuat sistem, KPK menyoroti pentingnya membangun budaya antikorupsi di lingkungan birokrasi. Setyo menyebut, korupsi sering berakar pada faktor nonteknis seperti lemahnya karakter, tekanan sosial, hingga gaya hidup konsumtif.
“Kami ingin kepala daerah menjadi motor perubahan. Ketika pemimpinnya jujur, birokrasi akan lebih berani menolak suap atau gratifikasi,” katanya.
Melalui MCSP dan Indeks Pencegahan Korupsi Daerah (IPKD), KPK mendorong pemerintah daerah lebih proaktif dalam memperkuat sistem integritas. Kabupaten dan kota dengan nilai tinggi berpotensi menjadi model nasional tata kelola bersih.
Bagi Kaltim, yang kini menjadi etalase pembangunan nasional berkat proyek Ibu Kota Nusantara (IKN), komitmen antikorupsi menjadi keharusan. Tantangan besar pengelolaan anggaran publik harus diimbangi dengan transparansi dan pengawasan ketat.
Rakor ini diharapkan menjadi titik balik bagi pemimpin daerah untuk memperlakukan APBD bukan sebagai sumber kekuasaan, melainkan amanah publik yang wajib dijaga. (adv/prokopimkutim/jn)
