DIALOGIS.CO, SANGATTA – Kalimat deklaratif “Saya menolak gratifikasi, karena integritas adalah harga diri” menjadi penutup Sosialisasi Anti Korupsi dan Gratifikasi yang digelar Inspektorat Kutai Timur (Kutim) di Ruang Tempudau, Kantor Bupati. Pernyataan itu dirapalkan para ASN sebagai bentuk komitmen bersama.
Selama dua hari, ASN dari berbagai OPD mendapat penguatan pemahaman melalui tema “ASN Berintegritas Menolak Menerima dan Memberikan Gratifikasi dalam Bentuk Apa Pun”. Di tengah derasnya arus pembangunan dan layanan publik, integritas ditekankan sebagai benteng utama.
Inspektur Wilayah Kutim, Joko Suripto, menjelaskan, gratifikasi yang berkaitan dengan jabatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi. Karena itu, ASN wajib memahami risiko serta mekanisme pelaporannya. “Kalau sejak awal kita berani menolak, pintu menuju praktik korupsi akan tertutup,” ujarnya.
Kegiatan tak hanya berisi paparan. Siti Hawa, Calon Penyuluh Anti Korupsi, mengajak peserta mengidentifikasi bentuk-bentuk gratifikasi yang sering ditemui, mulai dari parsel, tiket perjalanan hingga fasilitas lain yang mengiringi proses perizinan atau proyek.
Ia menekankan, istilah “sekadar oleh-oleh” atau “tanda terima kasih” harus disikapi hati-hati ketika terkait kewenangan ASN. Menolak dengan cara sopan menjadi wujud profesionalitas.
Peserta juga menyaksikan film pendek antikorupsi yang menceritakan ASN terjerat kasus karena lalai menolak gratifikasi. Film ini memicu diskusi tentang cara bersikap dalam situasi serupa.
Inspektorat berharap, semangat menolak gratifikasi mengalir hingga level pelayanan terdepan, seperti kecamatan dan desa. Dengan ASN yang berpegang pada integritas, kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah diharapkan kian menguat. (adv/prokopimkutim/jn)
