DIALOGIS.CO – Dalam upaya membangun ekosistem seni pertunjukan yang lebih kuat dan profesional, Dinas Pariwisata (Dispar) Kutai Kartanegara (Kukar) melalui Bidang Ekonomi Kreatif (Ekraf) kini mengambil langkah strategis: mengintegrasikan pendekatan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) ke dalam pengembangan karya seni lokal.
Langkah ini bukan sekadar formalitas hukum, melainkan strategi menyeluruh untuk memperkuat posisi seniman Kukar di panggung nasional, bahkan internasional. Seni tak lagi hanya soal tampil, tapi juga tentang bagaimana karya bisa menjadi aset ekonomi yang sah, terlindungi, dan memiliki daya jual tinggi.
“Selain memberikan kepastian hukum, pendekatan ini akan meningkatkan daya tawar karya di industri kreatif secara signifikan,” ujar Kepala Bidang Ekraf Dispar Kukar, Zikri, Senin (28/4/2025).
Ia menegaskan, ke depan, para talent Kukar harus memiliki produk kreatif yang sah secara hukum dan dapat dipasarkan secara profesional.
Program ini menjadi bagian dari strategi pariwisata berbasis budaya yang berkelanjutan. Dispar Kukar tak ingin hanya mengembangkan atraksi wisata, tetapi juga membangun pondasi ekonomi kreatif yang kokoh melalui seni pertunjukan yang terstruktur, terlindungi, dan punya nilai komersial.
Zikri menyebut, penguatan HAKI tak hanya sebatas sertifikasi atau registrasi. Pendekatan ini juga meliputi program promosi agresif lintas provinsi dan penciptaan peluang kemitraan dengan destinasi wisata swasta di luar Kalimantan Timur.
“Setiap karya yang sudah memiliki perlindungan HAKI akan kita dorong menjadi paket hiburan eksklusif di berbagai daerah tujuan wisata. Bukan hanya sekadar tampil, tapi benar-benar dijual sebagai produk seni berkualitas tinggi,” ungkapnya.
Dengan strategi ini, seni pertunjukan Kukar tak hanya mempertahankan eksistensinya, tapi juga membuka jalan menuju panggung-panggung baru di luar daerah. Harapannya, para seniman bisa mendapatkan pemasukan yang lebih layak dan berkelanjutan.
Zikri juga menekankan pentingnya edukasi HAKI bagi pelaku seni. Menurutnya, banyak seniman yang belum menyadari bahwa karya mereka memiliki potensi ekonomi besar jika dikelola secara profesional dan dilindungi secara hukum.
“Kami ingin para seniman mulai melihat karya mereka sebagai aset. Bukan hanya kebanggaan personal, tapi sebagai modal ekonomi yang bisa dikembangkan lebih jauh,” jelasnya.
Langkah ini menjadi penanda bahwa Kukar serius menjadikan sektor ekonomi kreatif sebagai pilar utama pembangunan daerah. Dengan dukungan regulasi, perlindungan hukum, dan strategi pemasaran yang matang, seni pertunjukan Kukar bersiap menembus pasar lebih luas, tanpa kehilangan jati diri budaya lokal yang menjadi sumber inspirasinya. (Adv/fk)
