DIALOGIS.CO, SAMARINDA – Upaya memperkuat integritas birokrasi terus dilakukan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim). Melalui kerja sama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Wilayah Kutim menyelenggarakan sosialisasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Hotel Fugo, Samarinda.
Kegiatan ini dihadiri Wakil Bupati Mahyunadi, Asisten Administrasi Umum Sudirman Latif, dan perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur Robertus Gatot Megantoro. Sosialisasi tersebut difokuskan pada pemahaman penilaian Manajemen Risiko Indeks (MRI) dan Indeks Efektivitas Pencegahan Korupsi (IEPK) yang akan diterapkan di seluruh perangkat daerah.
Dalam sambutannya, Mahyunadi menegaskan pentingnya kolaborasi lintas lembaga dalam mewujudkan pemerintahan yang akuntabel. “SPIP bukan hanya tanggung jawab Inspektorat, tapi semua perangkat daerah. Kita ingin sistem ini benar-benar berjalan, bukan sekadar dokumen,” ujarnya.
Robertus Gatot Megantoro menyebutkan, kehadiran seluruh kepala perangkat daerah tanpa perwakilan menjadi indikator kuatnya komitmen Kutim dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan. “Ini pertama di Kaltim dan layak diapresiasi,” katanya.
Sementara itu, Sudirman Latif menekankan pentingnya peningkatan kapasitas aparatur dalam memahami risiko dan tata kelola yang baik. “Pengendalian intern adalah bagian dari budaya kerja. Kalau ini kuat, maka praktik korupsi bisa dicegah dari hulu,” tuturnya.
Melalui penerapan SPIP, Pemkab Kutim menargetkan peningkatan skor akuntabilitas serta perbaikan tata kelola berbasis kinerja. Program ini diharapkan menjadi pondasi bagi pemerintahan digital yang transparan dan efisien di masa mendatang.
Dengan sinergi antara BPKP dan Pemkab Kutim, penguatan SPIP diharapkan mampu menciptakan ekosistem pemerintahan yang bersih, kredibel, serta mampu menjaga kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan daerah. (adv/prokopimkutim/jn)
