DIALOGIS.CO, KUTAI KARTANEGARA – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kutai Kartanegara (Kukar) Tahun 2026 akhirnya resmi ditetapkan sebesar Rp7,1 triliun. Kepastian ini disampaikan Ketua DPRD Kukar, Ahmad Yani, usai Rapat Paripurna ke-29 Masa Sidang I di ruang sidang utama DPRD Kukar, Jumat (28/11/2025) malam. Meski melalui penyesuaian fiskal, pemerintah dan legislatif memastikan seluruh program pembangunan tetap berjalan.
Ahmad Yani menjelaskan bahwa angka tersebut merupakan hasil keputusan Badan Anggaran setelah melakukan penelaahan mendalam terhadap kemampuan daerah dan arahan kebijakan nasional.
“Badan Anggaran mengambil keputusan bahwa anggaran APBD kita itu kita pastikan 7 triliun 16 miliar. Hanya ada penurunan dari KUAPPAS sekitar 400-an miliar,” ujarnya.
Menurutnya, koreksi anggaran ini tidak lepas dari kebijakan pusat, seperti penurunan transfer ke daerah serta kewajiban pemda memenuhi belanja wajib, pelayanan dasar, hingga standar pelayanan minimal. Meski demikian, Yani menegaskan Kukar masih berada dalam posisi fiskal yang cukup kuat.
“Walaupun itu ada pemangkasan, meskipun ada pengurangan, tetapi APBD kita masih bisa bertahan di angka 7 triliun,” tegasnya.
Berdasarkan laporan Badan Anggaran, pendapatan daerah pada APBD 2026 tercatat sebesar Rp6,4 triliun. Komposisinya berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp953 miliar, pendapatan transfer Rp5,3 triliun, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp198,04 miliar. Sementara itu, belanja daerah dipatok sebesar Rp7,1 triliun.
Untuk menutupi selisih belanja, penerimaan pembiayaan dari SiLPA 2025 digunakan sebesar Rp621 miliar, disertai pengeluaran pembiayaan sebesar Rp10 miliar. Dengan demikian, struktur APBD Kukar Tahun 2026 resmi ditetapkan senilai Rp7,1 triliun.
Ahmad Yani memastikan seluruh komponen kebutuhan masyarakat tetap menjadi prioritas utama. Ia menyebut gaji ASN dan P3K, layanan pendidikan, kesehatan, dana desa, hingga pembangunan infrastruktur tetap terjamin.
Sektor pertanian, perikanan, dan program peningkatan kesejahteraan masyarakat pun tetap menjadi perhatian agar manfaat APBD dapat dirasakan secara merata di seluruh wilayah Kukar.
Ia berharap pengelolaan APBD 2026 berjalan optimal dan membuka ruang penambahan pada APBD Perubahan di tahun mendatang.
“Semoga ini bisa kita optimalkan, dan mudah-mudahan juga ada tambahan untuk APBD Perubahan sehingga kita tetap bisa membangun Kutai Kartanegara,” pungkasnya. (Fk)
