DIALOGIS.CO, KUTAI KARTANEGARA – Malam di Pendopo Odah Etam Tenggarong, Senin (16/2/2026), terasa hangat oleh semangat kebersamaan para alumni. Dalam suasana Musyawarah Daerah (Musda) VI, nama Aulia Rahman Basri akhirnya disepakati sebagai Koordinator Presidium Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar).
Musda yang digelar di Pendopo Odah Etam itu menjadi momentum konsolidasi alumni untuk kembali meneguhkan peran organisasi. Aulia, yang juga menjabat sebagai Bupati Kukar, ditetapkan bersama jajaran presidium lainnya yakni Lukman, Marwan, Dedy Sudarya, dan Abdul Rasid. Sementara Ketua DPRD Kukar Ahmad Yani dipercaya mengisi posisi Dewan Pakar KAHMI Kukar.
Mengusung tema “Aktualisasi Peran KAHMI Memperkuat Sinergitas Daerah dan Mempertegas Kembali Pengabdian untuk Ummat dan Bangsa”, forum tersebut tak sekadar agenda formal. Ia menjadi ruang refleksi perjalanan panjang alumni Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) yang kini tersebar di berbagai lini profesi.
Dalam sambutannya, Aulia menegaskan bahwa HMI dan KAHMI merupakan “kawah candradimuka” yang membentuk karakter, integritas, serta kepemimpinan kader.
“Kalau kita berbicara HMI dan KAHMI, tidak akan pernah ada habisnya. Organisasi ini mencetak pemimpin-pemimpin di berbagai level,” ujarnya.
Ia menekankan, perbedaan pandangan dalam organisasi adalah hal wajar. Namun ketika organisasi memanggil, para kader selalu kembali untuk berkontribusi.
“Kita sadar, bisa berada di posisi hari ini karena peran organisasi yang membesarkan kita,” katanya.
Aulia juga berbagi kisah perjalanan kariernya yang tak lepas dari tempaan HMI. Ia menyebut pengalaman organisasi membentuk kepekaan sosial dan jejaring yang membawanya kembali mengabdi, termasuk saat bertugas di Puskesmas Kota Bangun sebelum menapaki tanggung jawab lebih luas.
Sebagai Koordinator Presidium terpilih, Aulia berharap KAHMI terus bersinergi dengan Pemerintah Kabupaten Kukar dalam mewujudkan visi pembangunan lima tahun ke depan.
Menurutnya, pembangunan daerah tak bisa berjalan sendiri oleh pemerintah, melainkan membutuhkan kolaborasi seluruh elemen masyarakat, termasuk alumni HMI.
Ia pun menyoroti evaluasi program bantuan ekonomi selama lima tahun terakhir yang dinilai belum optimal akibat minimnya pembekalan. Pola kaderisasi khas HMI, kata dia, dapat menjadi inspirasi dalam merancang kebijakan publik yang lebih berkelanjutan.
“Ketika sesuatu tidak didahului proses kaderisasi atau pembekalan yang matang, hasilnya tidak akan maksimal. Itu pelajaran penting dari HMI yang bisa kita terapkan di pemerintahan,” pungkasnya. (*)
