DIALOGIS.CO, KUTAI KARTANEGARA – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Kartanegara (Kukar), Ahmad Yani, menegaskan komitmen lembaganya untuk mengawal setiap pembangunan agar tidak ada satu pun proyek yang dibiarkan mangkrak. Pernyataan tersebut ia sampaikan pada Selasa (09/12/2025) sebagai pengingat bahwa efektivitas pembangunan daerah harus menjadi prioritas bersama.
Menurut Yani, DPRD Kukar secara konsisten mendorong pemerintah daerah menyelesaikan seluruh program pembangunan, baik yang sedang berjalan maupun yang pernah tertunda. Ia menilai, proyek yang tidak kunjung diselesaikan bukan hanya merugikan masyarakat, tetapi juga berpotensi melanggar ketentuan tata kelola keuangan daerah.
“Di Kukar itu tak boleh ada pembangunan yang mangkrak. Apa pun bentuknya, kami dari DPRD mendorong semua program yang saat ini dan pernah berjalan untuk diteruskan,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa proyek yang tidak dituntaskan dapat menyebabkan pemborosan anggaran, karena dana yang sudah digelontorkan tidak menghasilkan manfaat maksimal bagi masyarakat. Bahkan, proyek yang terbengkalai bisa menimbulkan risiko pelanggaran regulasi.
“Kalau tidak diteruskan, itu namanya pemborosan. Mereka juga menyalahi peraturan perundang-undangan,” tegasnya.
Meski begitu, Yani memahami bahwa kondisi anggaran sering kali menjadi tantangan dalam mempercepat pembangunan. Ia menilai, penyelesaian secara bertahap tetap dapat dilakukan selama pemerintah menunjukkan komitmen dan perencanaan yang jelas.
“Walaupun itu bertahap karena anggaran juga terbatas, tetapi intinya ada niatan dari pemerintah, itu harus diteruskan,” jelasnya.
DPRD Kukar, lanjutnya, akan terus memperkuat fungsi pengawasan untuk memastikan tidak ada proyek pembangunan yang terbengkalai. Komitmen ini ditegaskan agar manfaat pembangunan benar-benar dapat dirasakan merata oleh masyarakat di seluruh wilayah Kutai Kartanegara. (Fk)
