DIALOGIS.CO – Dugaan peredaran BBM oplosan di sejumlah SPBU di Kutai Kartanegara memicu keresahan di kalangan masyarakat. Sejumlah kendaraan dilaporkan mengalami kerusakan setelah mengisi bahan bakar di beberapa SPBU di daerah tersebut.
Kasus ini menjadi perhatian berbagai pihak, termasuk Korps HMI-Wati (Kohati) Komisariat Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisipol) Cabang Kutai Kartanegara, yang menilai permasalahan ini berdampak luas, terutama pada perempuan dan ekonomi rumah tangga.
Sekretaris Umum Kohati Komisariat Fisipol Cabang Kukar, Hanna Rani, menyampaikan bahwa selain merugikan pemilik kendaraan, dugaan BBM oplosan juga menambah beban ekonomi rumah tangga.
“Banyak ibu rumah tangga yang bergantung pada kendaraan untuk aktivitas ekonomi, baik untuk transportasi sehari-hari maupun usaha. Kerusakan kendaraan akibat BBM oplosan berarti pengeluaran tambahan yang membebani keluarga,” ujarnya, Kamis (03/04/2025).
Lebih lanjut, Hanna menyoroti aspek keselamatan yang terancam akibat bahan bakar tidak berkualitas. Kendaraan yang mengalami gangguan akibat BBM oplosan dapat meningkatkan risiko kecelakaan di jalan.
“Ini sangat berbahaya, terutama bagi perempuan yang sering bepergian bersama anak-anak mereka,” tambahnya.
Kohati Fisipol Kukar menilai kasus ini menunjukkan lemahnya pengawasan terhadap distribusi bahan bakar serta perlindungan konsumen yang masih kurang maksimal.
“Situasi ini merupakan bentuk ketidakadilan yang paling dirasakan oleh masyarakat kelas menengah ke bawah, terutama perempuan yang bertanggung jawab dalam mengelola keuangan rumah tangga,” kata Hanna.
Sebagai bentuk kepedulian, Kohati Fisipol Kukar mendesak pemerintah untuk memperketat regulasi terkait pengawasan BBM serta memberikan sanksi tegas kepada pihak yang terbukti melakukan pelanggaran.
“BBM oplosan bukan hanya soal teknis kendaraan, tetapi juga persoalan sosial dan ekonomi yang berdampak luas,” tegasnya.
Kasus ini menjadi perhatian serius masyarakat Kukar, yang berharap agar pemerintah dan pihak terkait segera mengambil tindakan konkret. Dengan pengawasan yang lebih ketat, diharapkan bahan bakar yang beredar di pasaran memiliki kualitas terjamin demi keselamatan dan kesejahteraan warga. (Fk)
